Dua Priode Jadi Koalisi Permanen, Aneh Ketua F-PDIP “Serang” Ketua Dewan dari F-PKB DPRD Sumenep

POLICELINE.CO, SUMENEP— Kisruh Ketua DPRD Sumenep dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan dipredikasi terus memburuk setelah dikeluarkannya ancaman pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pasalnya, sejak 10 tahun terakhir, dalam kontestasi Pilkada Sumenep, PKB dan PDI Perjuangan merupakan koalisi permanen yang berturut-turut selama dua priode mampu memenangkan calon mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati hingga priode terakhir 2015-2020.

Anehnya, tak ada angin tak ada ombak, mendadak anggota dewan dari Fraksi PKB yang kebetulan menjabat sebagai Ketua DPRD Sumenep A. Hamid Ali Munir diserang dengan tudingan miring Ketua Fraksi PDIP.

Diduga kuat, hubungan mereka mulai “merenggang” dan terlihat tak sejalan itu terlihat sejak proses pemilihan Badan Kehormatan BK-DPRD Sumenep.

Sejak awal, Fraksi PDIP bersama Fraksi Demokrat menolak pemilihan BK dengan sistem paket, yakni satu anggota memilih 5 lima calon BK. Mereka mengusulkan sistem pemilihan dengan sistem one man one vote atau satu anggota satu suara.

“Pola pemilihannya tidak demokratis sebab memilih itu hak perorangan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep Zainal Arifin, pada Rabu malam, 19 Februari 2020.

Tak berhenti di situ, Bahkan Zainal juga mengancam akan memperkarakan Ketua DPRD Sumenep KH Abdul Hamid Ali Munir ke Kejari Sumenep terkait hak keuangan 30 persen dari Rp 17 juta untuk biaya hotel di Jakarta.

Tudingan Ketua Fraksi PDI Perjuangan langsung dimentahkan oleh Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir karena dianggap ngawut dan tidak berdasar. Menurutnya, tak ada penyalahgunaan hak keuangan dari alokasi perjalanan dinas seperti yang dituduhkan.

“Itu tidak benar kalau saya dianggap menyunat uang itu. Dari mana itu bisa menuduh, sedangkan uang tidak pernah masuk ke saya dari anggota yang lain,” tepis A.Hamid Ali Munir, Jumat 21 Februari 2020 lalu.

Hot Line:  Polisi Terburu-buru Vonis Penyerang Ulama ke Orang Gila, Kabareskrim: Saya Minta Maaf Atas Nama Institusi

Politisi PKB itu menceritakan, dirinya tidak pernah mengambil haknya orang lain terkait honor perjalanan dinasnya.

“Dalam perjalanan dinas kita ke mana dan mengambil 30 persen itu tidak masalah, karena itu ada PP yang membolehkan, dan itu pun menjadi efisiensi,” tegasnya.

Abdul Hamid Ali Munir menegaskan, yang membolehkan bukan Perbup,
namun PP yang mengatur jika tidak menggunakan biaya hotel dibolehkan mengambil 30 persen.

“Aturan ini tidak hanya anggota dewan Sumenep saja, tapi di mana-mana. Itu hak yang diberikan oleh negara pada kita, jangan menuduh saya dan semacamnya,” pungkasnya.

Kisruh Ketua DPRD Sumenep dengan Ketua Fraksi PDIP dan Demokrat ini rupanya sampai juga ke telinga Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim, BA. Sayangnya dia enggan berkomentar banyak dan menyarankan awak media ke Ketua Fraksi PKB DPRD.

“Yang ada hubungannya dengan anggota dewan silahkan ke fraksi”, saran KH Imam Hasyim,Ketua DPC PKB Sumenep, Kamis 27 Februari 2020.

Sementara M. Muhri Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep dikonfirmasi via telpon selulernya menganggap tak ada masalah di internal fraksi.

“Diinternal Fraksi PKB tidak ada masalah dan apa yang dilakukan Ketua DPRD sudah benar. Termasuk pengambilan 30 persen ketika fasilitas hotel tidak digunakan, itu sudah sesuai dengan PP, ” ujar M. Muhri, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Kamis 27 Februari 2020.

Disinggung terkait dengan ancaman pelaporan Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Demokrat, yang dinilai merugikan pihak PKB, apakah ada rencana melaporkan balik mereka, Muhri merespon santai.

“Wong mereka tidak melapor, hanya datang ke Kejaksaan. Laporan balik itu kalau ada laporan. Kita di fraksi PKB tak ada masalah. Kalau orang lain menganggap itu masalah, ya itu urusan mereka,” tandas Muhri yang pernah menjabat Ketau PC GP Ansor Sumenep. (Ferry Arbania/Policeline.co)

Hot Line:  Mobil Milik Pelajar Hantam Tiang Reklame

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here