Kepastian Hukum Kasus Raskin Desa Dasuk Laok Di Kejari Sumenep

POLICELINE.CO– Sebulan lebih masyarakat menanti kepastian hukum terkait laporan dugaan penyelewengan beras sejahtera yang menyasar kepada kepada mantan Kades Dasuk Laok sebagai terlapor di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Saat melapor didepan Kasi Intel Kajari Sumenep, sejumlah warga Desa Dasuk Laok memberikan kesaksian jika penyaluran bantuan beras di desa mereka tidak beres. Warga mengaku sepanjang tahun 2018 mereka hanya menerima bantuan raskin sebanyak tiga kali. Sedangkan pada tahun 2019, warga mengaku terima satu kali saat bantuan diganti nama dari raskin ke rastra alias beras sejahtera.

“Khusus rastra kami hanya terima satu kali, terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2019. Setelah itu bantuan diganti lagi namanya jadi BPNT,” ujar Warga Desa Dasuk Laok yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Nurul Hasanah, PJ Kades Dasuk Laok saat di konfirmasi wartawan tidak menampik terkait laporan warga yang menyebutkan penyaluran Bansos Rastra di Desa mereka hanya satu kali pada tahun 2019.

Bahkan Nurul juga membeberkan jika Kades Dasuk saat itu diduga menebus duluan bantuan raskin tersebut.

“Ya sudah ditebus semua memang dulu, waktu itu Kades sebelumnya yang menebus, ( saat itu Kadesnya telah habis masa jabatannya, red) ” demikian Nurul Hasanah mantan PJ Kades Dasuk Laok melalaui telpon genggamnya kepada awak media Selasa (25/2/20) lalu.

Sementara pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, dikonfirmasi wartawan sebelumnya, mengaku masih mendalami laporan Bantuan Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) Desa Dasuk Laok, Kecamatan Dasuk, Sumenep.

“Kami akan menelaah dulu laporan yang baru masuk ini. Nanti hasilnya dikabari ke pelapor,” ujar Kasi Intelijen Kejari Sumenep Novan Bernadi, baru-baru ini.

Hot Line:  Pungli Prona, Kades Aengpanas dan Prenduan terancam Menyusul Kades Kertasada

Novan menjelaskan, sejak minggu pertama saja, sejumlah perkara yang diadukan ke Kejari Sumenep sudah menumpuk sekitar 66 laporan yang masuk ke kejaksaan negeri.

“Laporan masih menumpuk, rata rata kasus di Desa Persoalan raskin dan DD,”bebernya.

Novan tidak menampik lambannya Penanganan kasus tersebut disebabkan keterbatasan tim penyidik Kejari Sumsnep.

“Dari tiap tim yang dibentuk menangani laporan kasus yang masuk ke Kejari Sumenep ini, satu tim hanya terdiri dari 3 orang dan setiap tim menangi sampai 9 kasus. Jadi agak sedikit lambat,” tutup Novan.

(trm/det/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here