D. Sures Kumar,S.Ag.,M.Si Sekjen DPP Persadha Nusantara saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Foto: Istimewa.

POLICELINE.CO, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Sanathana Dharma Nusantara (Pershada Nusantara) menolak upaya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait pendirian wisata ramah muslim di Bali. Hal ini sangat tidak elok dan ada kesan membenturkan antar umat beragama, khususnya umat Hindu dengan umat Muslim, padahal kebutuhan kuliner, tempat ibadah dan lainnya sudah tersedia.

“Kami menolak upaya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggunakan istilah wisata ramah muslim. Hal tersebut sangat disayangkan dan kami nilai sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya dalam menjaga semangat kebhinekaan dan kemajemukan,” kata Gede Pasek Suardika,SH.,MH Ketua Umum DPP Persadha Nusantara, didampingi D. Sures Kumar,S.Ag.,M.Si Sekjen DPP Persadha Nusantara, Rabu (13/11/2019) melalui siaran pers di Jakarta.

Menurut Gede Pasek, mencermati dan mempelajari perkembangan kebangsaan dan kenegaraan kita saat ini. Ide dan gagasan Ramah Muslim telah menstigmakan Pariwisata di Bali tidak ramah terhadap umat Muslim. Padahal faktanya, Pariwisata akan berkembang kalau ramah terhadap siapapun yang datang, tidak ada yang disitimewakan atau tidak ada pengecualian atas dasar apapun.

“Rencana membangun tempat ibadah umat muslim di lokasi obyek-obyek wisata, sementara obyek wisata di Bali mayoritas berbasis Pura dan tempat-tempat religi yang bernafaskan Hindu. Kami tidak ingin ada kesan benturkan antar umat beragama, khususnya umat Hindu dengan umat Muslim dalam praktek keseharian selama ini,” terang Gede Pasek.

Menurutnya, pariwisata di Indonesia seharusnya mengedepankan keunikan yang ada di Indonesia, yaitu nilai-nilai Kenusantaraan. Jangan dipaksakan program-program yang tidak cocok dengan Kebhinekaan kita.

“Menteri Pariwisata seperti memaksakan Desa Syariah, Ramah Muslim di daerah yang mayoritas dan keunikan wisatanya dari budaya dan agama lain, kalau pun di paksakan, paksakan lah atau programkanlah ke tempat yang pas,” tegasnya.

Selanjutnya D. Sures Kumar,S.Ag.,M.Si Sekjen DPP Persadha Nusantara mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebaiknya menjauhi isu-isu sensitif keagamaan dalam program – programnya. Karena ini, bukan untuk mengoptimalkan kenyamaan malah membuat ketidaknyamanan di dunia pariwisata, yang sebenarnya berbasis keramahan kepada semua orang.

“DPP Persadha Nusantara meminta kepada Pemerintahan Jokowi untuk bisa ikut menyelamatkan aset Pariwista Bali dengan segala keunikan yang bernasfaskan nilai – nilai Hindu, dan jangan dipaksakan atau adanya usaha penyeragaman yang akan menghilangkan keunikan dan kekhasannya Pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia” jelas Sures sapaan akrabnya.

Kata Sures DPP Persadha Nusantara Mengecam dan meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Bali dan Indonesia atas ucapanya yang kami nilai tidak sesuai dengan semangat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara

“Kami meminta Kementerian Pariwisata tidak membuat program yang bisa merusak suasana Pariwisata Bali, dan apabila tetap memaksakan ide dan gagasan tersebut, maka sebaiknya mundur saja sebagai Menteri Pariwisata,” tegas Sures.

Terakhir katanya, sebagai bagian dari bangsa ini, kami sangat berharap dinamika sosial yang terjadi belakangan, dapat terkendali dengan baik, dan semua pihak dapat menahan diri. Selain itu bisa mengendalikan emosi dan prediksi-prediksi negatif.

“Semua demi kesejahteraan lahir batin bangsa ini, ketenangan kita bersama, dan tetap menjaga Indonesia yang kita cintai ini,” pungkas Sures. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here