BONDOWOSO| Policeline.co- Menyikapi berita yang dilancir oleh media cetak Brt (inisial) 4 edisi sebelumnya perihal program peningkatan kondisi jalan di jalan plalangan-Blawan Desa Kalianyar Kec. Ijen Kab. Bondowoso yang dikerjakan oleh salah satu rekanan yakni CV.Slamet Jaya mendapat perhatian khusus salah satu aktifis Bondowoso, Yulianto,SH.i

Aktifis yang kerap dipanggil Yuli ini menyampaikan apresiasi setinggi tingginya terhadap media cetak Brt dan LSM Tk (inisial) yang telah berkonstribusi melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program pemerintah dibawah PUPR tesebut, bahkan ia mengajak kepada seluruh steakholder dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan program pemerintah secara aktif, hal ini selaras dg semangat instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Namun yuli mengingatkan dan berharap  pengawasan dilakukan secara profesional dan proporsional dalam hal pengawasan yang dilakukan LSM Tk dan media Cetak Brt terhadap CV.Slamet Jaya Dirinya sedikit menyayangkan, ” Karena program peningkatan kondisi jalan di jalan plalangan ijen itu masih dalam tahap pekerjaan dan tidak boleh diseret pada ranah Hukum apalagi meminta kajari mengusut tuntas temuan LSM Tk dan media Brt, ” Katanya Senin (12/11).

Dan Yuli juga menegaskan kalau tahap pengerjaan oleh CV.Slamet Jaya di jalan plalangan tersebut didampingi oleh TP4D dimana dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP: 152/A/JA/10/2015 yg selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/2015 Bahwa tugas dan fungsi TP4D diantaranya melakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan bersama-sama melakukan monitoring serta evaluasi pekerjaan pembangunan dari awal hingga akhir.

” Maka pada setiap pekerjaan yang dalam tahap pelaksanaan tidak boleh dilakukan proses hukum lebih-lebih kepada CV.Slamet Jaya yang tahapan pekerjaannya kurang lebih 20%, bahkan untuk itu Kami menyarankan kepada LSM Tk agar mempelajari undang-undang konstruksi dan  tahapan tahapannya,misal dalam UU Nomor 2 tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 10 bahwa dapat disebut kegagalan konstrusi setelah akhir akhir jasa konstruksi, ” Tuturnya.

Hot Line:  Konsumen PLN Dirugikan : LPK Nasional DPK Gunungsitoli Siap Lakukan Upaya Hukum

” Apa lagi menurut Yuli pada pekerjaan yang dikerjakan CV.Slamet Jaya Belum sama sekali menyerap anggaran (dana pemerintah) maka tidak ada kerugian negara yang harus diusut tuntas sebagai mana statemen LSM Tk di Media Cetak Brt, ” Apanya yang mau diusut mas mas lawong belum menyerap anggaran, Harusnya pemerintah berterimakasih kepada Rekanan  tanpa anggaran Rekanan sudah garap pekerjaan, ” Ujar Yuli sambil senyum.

Salah satu Caleg DPRD Bondowoso dari Partai PPP ini menambahkan, kalau memaparkan data yang ia peroleh dari hasil investigasi prihal CV.Slamet jaya kepada wartawan bahwa Slamet Jaya telah melakukan uji LAB atas batu yang dipersoalkan, ” Dan dinyatakan sesuai / memenuhi spek oleh tim tekhnis PUPR dan UMMUH Jember serta banwas inspektorat dan PPK telah meninjau langsung ke lokasi peningkatan kondisi jalan tersebut. ” Tukasnya.

Dan mantan Relawan Tim Pemenangan Sabar ini Berharap pengawasan yang dilakukan oleh Media Cetak Brt dan  LSM Tk dilakukan juga terhadap pekerjaan dan rekanan yang lain agar tidak terkesan tendensius karena menurutnya tidak sedikit pekerjaan beberapa Rekanan yang petut diawasi dan dikontrol. ” Bahkan dalam waktu dekat kami akan berkirim surat kepada Dinas PUPR,Inspektorat dan Kejari untuk melakukan Uji LAB terhadap pekerjaan Rekanan yang lain,baik pada program yang dalam tahap pekerjaan,pemeliharaan serta yang telah diserah terimakan. ” Imbuhnya.

Sementara itu, ketika disinggung siapa saja dan rekanan mana  yang akan diajukan untuk diuji LAB Yuli menjawab, ” Nanti saja setelah saya layangkan surat pasti saya hubungi rekan-rekan media, ” pungkasnya. ( B2″ S ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here