POLICELINE.- Meskipun delegasi Barisan Nasional Pencinta Tauhid (BNPT) tidak diterima langsung oleh Menkopolhukam Wiranto, namun tim delegasi sudah menyampaikan aspirasi mereka lewat perwakilan Menkopolhukam terkait insiden pembakaran bendera Tauhid di Garut yang dilakukan oleh oknum Banser NU.

Selain menuntut keadilan atas insiden pembakaran bendera Tauhid di Garut, tim delegasi BNPT juga menyarankan adanya penyelesaian kasus ini dengan cara damai seperti menggelar pertemuan antara pihak mereka dengan ketua PBNU serta ketua Banser.

“Kita minta Menkopolhukam memfasilitasi pertemuan antara umat Islam yang tergabung dengan BNPT (Barisan Nasional Pecinta Tauhid) dengan pihak-pihak yang merasa benar dengan tindakan pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oknum Banser. Misalnya dengan ketua umum PBNU kemudian dengan ketua Banser atau GP Ansor,” ungkap Edy Mulyadi yang merupakan salah satu tim delegasi BNPT kepada voa-islam.com Jumat sore kemarin (26/10/2018) di depan kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat.

Edy menjelaskan bahwa permasalahan insiden pembakaran bendera Tauhid di Garut sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, cukup pihak yang melakukan pembakaran itu minta maaf kepada umat Islam dan permasalahkan bisa diselasaikan.

Lebih lanjut, aktivis Korp Mubaligh Jakarta ini juga menegaskan bahwa tindakan seperti pembakaran bendera Tauhid jika dibiarkan terus bahkan pelakunya malah dilindungi, Edy tidak bisa menjamin umat akan bisa dikontrol.

Terkait adanya wacana desakan untuk pembubaran Banser, menurut Edy hal itu juga disampaikan mereka kepada pihak Menkopolhukam. Tim BNPT mendesak Menkopolhukam mengevaluasi dengan jujur dan adil tentang keberadaan Banser di Indonesia.

“Yang dievaluasi jangan cuma HTI, FPI saja tapi Banser ini jauh lebih memenuhi syarat untuk dibubarkan,” pungkas Edy.

[fq/voi]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here