POLICE LINE, JAKARTA – Menkopolhukam Wiranto meminta seluruh lembaga penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum memetakan masalah dan ancaman kerawanan di daerah masing-masing, sehingga mempunyai rencana pengamanan menanggulangnya.

“Mencegah masalah itu lebih penting dibandingkan memadamkan masalah. Jaga netralitas ASN (aparatur sipil negara) termasuk aparat keamanan. Jangan sampai aparat keamanan bermain. Gangguan kamtibmas harus dicegah, awasi dan cari penyebab-penyebab gangguan kamtibmas,” kata Wirant, Senin (24/9).

Dalam rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019 itu, Kemendagri Cahyo Kumolo menyampaikan kepala daerah wajib membantu KPU dan Bawaslu tanpa ada intervensi, dukcapil agar merapat terkait daftar pemilih tetap. “Segera tugaskan Satpol PP dan Damkar apa-apa yang menjadi sinergi TNI Polri sampai ke tingkat bawah,” pungkasnya.

Kepala daerah, gubernur ke bawah, kata Cahyo adalah jabatan politis, boleh mendukung paslon capres boleh juga netral, namun ASN harus netral dan tidak boleh menggunakan aset pemerintahan. “Sukses pemilukada serentak adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Mari kita berantas money politik maupun kampanye yang bersifat ujaran kebencian,” ucapnya.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menuturkan keberhasilan pemilu bergantung pada sinergi, karena ini harus berjalan sinergi. “Selain itu kita juga menghadapi even penting lainnya yg perlu kita amankan yaitu Jakarta menjadi tuan rumah asian para games tahun 2018 dan tentunya membawa nama bangsa,” ucapnys.

Kemudian di tengah-tengah pelaksanaan Asian Para Games, jelas Tito akan ada event internasional yang akan diikuti oleh tokoh-tokoh finansial dunia yang akan diselenggarakan di Bali. IMF World Bank Conferences, Kemudian akan menghadapi pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

“Saat masa sengketa pemilu bulan Mei sampai September kita akan disibukkan dengan Operasi Ketupat sampai dengan Lebaran. “Kerawanan-kerawanan agar sudah kita petakan, termasuk gangguan-gangguan keamanan yang bisa bersumber dari dalam negeri dan luar negeri seperti black campaign,” ujarnya.

Hot Line:  Geger Pemuda Misterius, Dikabarkan Hendak "Bunuh" Kiai Sufyan Kalimook Sumenep

Tito juga menyampaikan untuk mencegah money politik Polri sudah membentuk Satgas anti money politik yang mulai berjalan. “Kemudian kepada para media agar mendinginkan suasana, maksimalkan peran tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat menjadi pendingin,” katanya.

Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan, pengalaman tahun 2014 agar netralitas ASN dan penegak hukum menjadi perhatian utama. Jajaran bawaslu provinsi dan kota agar menyelesaikan semua sengketa dan permasalahan sesuai ketentuan perundang – undangan untuk menangani permasalahan.

“Perlu disosialisasikan meskipun kampanye mulai 23 September 2018 sampai April 2019 ada dua metode kampanye yang baru bisa dimulai pada 21 hari sebelum kampanye dinyatakan selesai yaitu metode kampanye rapat umum dan media cetak,” katanya.

Arief menambahkan semua kampanye harus ada Surat Tanda Terims Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian, perlu koordinasi KPU, Bawaslu dan Kepolisian bagaimana Kepolisian mengeluarkan STTP terkait giat kampanye. Pengalaman di lapangan banyak giat kampanye tanpa STTP.

“Harus disosialisasikan apa yang boleh atau tidak boleh karena waktu yang cukup lama 7 bulan. Agar lakukan koordinasi seluruh sentra gakkumdu. Perlunya koordinasi dengan KPU di daerah, terkait KPU mempunyai aturan daerah atau wilayah mana yang bisa digunakan untuk kampanye,” pungkasnya.

(ilham/b)

PoskotaNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here