POLICELINE.CO,SUMENEP–Salah satu Fungsionaris Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) Mohammad Faisal meminta kepastian hukum terkait pelaporan kasus dugaan penjualan bibit kedelai dengan terlapor kepala UPT Pertanian Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Kami ingin ada kepastian hukum, mengenai indikasi penjualan bibit kedelai di Kecamatan Arjasa tersebut supaya diproses sesuai prosedur karena menyangkut uang negara,” ujar Faisal kepada Redaksi Policeline.co,Selasa 25 Juli 2018.

Pihaknya juga membaca disalah satu media terpercaya di Madura (https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/05/24/75954/realisasi-bantuan-bibit-kedelai-bermasalah),yakni mengenai pengakuan dari Ketua Kelompok Tani (Poktan) Putera Mandiri Suwiter mengatakan, bantuan pemerintah sangat luar biasa kepada petani. Namun, penyaluran dari koordinator ke poktan melihat besaran keuangannya saja. Sebab, bantuan itu tidak ditanam, tapi dijual ke perusahaan tempe dan tahu.

”Kalau tidak percaya, silakan kroscek sendiri ke Kangayan dan Arjasa,” terang pria 40 tahun asal Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep.

Persoalan ini sempat membuat Ketua Komisi II DPRD sumenep Nurus Salam atau biasa disapa Oyok,yang mengaku sangat kecewa jika benar terjadi hal yang tidak beres terkait bantuan kedelai Di Kecamatan Kangayan dan Arjasa.

” Jika ada masalah seperti di Kecamatan Kangayan dan Arjasa, maka dispertapahorbun Sumenep harus bertanggung jawab. Jangan memulai pekerjaan yang baik dengan cara salah,” demikian Nurus Salam menegaskan.

Sementara Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dispertahorbun Sumenep Habe Hajat saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, target penanaman kedelai pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 17 ribu hektar dari total bantuan pusat mencapai 20.920 hektare. Penyebabnya, sepuluh poktan di Kecamatan Arjasa dikembalikan.

”Kalau untuk tahun ini belum terealisasi. Itu target dari pusat seratus ribu hektare. Tapi, di DPA-nya turun target 50 ribu hektare,” ucapnya.

Habe menambahkan, luas target sepuluh poktan itu sekitar 400 hektare. Informasi yang menyatakan bantuan diambil alih petugas tidak ada. Sebab, yang mencairkan ke bank adalah ketua dan bendahara poktan.

”Kalau seperti itu (diambil alih petugas, Red) kesalahan kelompok. Kenapa diberikan? Sebelum pencairan kami mengundang semua kelompok tani,” tandasnya dikutip dari situs Radar Madura.

Sementara Kasatreskrim Polres Sumenep dikonfirmasi terkait pelaporan tersebut belum bisa dimintai keterangan.

(rdr/yon/m2n/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here