SUMENEP (POLICELINE.CO)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menghentikan kasus dugaan penyelewengan raskin di wilayah kepulauan. Korps Adhyaksa beralasan minim alat bukti. Keputusan itu mengejutkan sejumlah pihak. Termasuk, pengamat hukum sekaligus advokat di Kota Sumekar.

Dugaan penyimpangan bantuan yang kini bernama rastra tersebut terjadi di tujuh kecamatan. Yakni, Arjasa, Kangayan, Sapeken, Masalembu, Raas, Gayam, dan Nonggunong. Kasus itu dilaporkan sejak 2008. Sebagian yang lain dilaporkan pada 2010.

Dugaan korupsi tersebut semakin menguat setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur 9 Agustus 2011. Ditemukan adanya kerugian negara Rp 18.248.891.325. Bahkan, pada 2010 Kejari Sumenep sudah menetapkan tersangka.

Salah satunya, pegawai gudang bulog nonaktif. Sayangnya, hingga saat ini kasus itu belum tuntas. Bahkan, penyelidikannya dihentikan. Kepala Kejari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengaku proses hukum kasus tersebut hanya dihentikan sementara sampai ada alat bukti baru.

”Jika ada bukti baru dalam waktu dekat, kasus kembali dilanjutkan,” ucap Bambang Panca Kajari.  Dia menjelaskan, penghentian penyelidikan dan penyidikan kasus raskin bukan berarti kejari main-main. Menurut dia, dalam penyelidikan perlu penambahan alat bukti baru.

Pengamat hukum sekaligus advokat di Kabupaten Sumenep Kurniadi mengatakan, kejari harus mempunyai dasar kuat untuk menghentikan kasus. Salah satunya, tidak terbukti ada penyimpangan raskin. Namun, selama ada bukti penyelidikan, harus dilanjutkan. ”Jika memang tidak cukup bukti. Bukti apa yang dimaksud?” katanya

Dalam kasus tersebut, kata Kurniadi, diketahui ada kerugian negara berdasar audit BPK. Menurut dia, jika ada lembaga negara yang mengatakan ada kerugian, penyelidikan harus dilanjutkan. Dengan demikian, dia menilai keputusan kejaksaan menghentikan kasus itu tidak benar.

Selain merugikan negara, dia menilai masih ada bukti lain dalam kasus tersebut. Salah satunya, bukti penebusan di bulog. Sebab, selama ini masyarakat tidak menerima bantuan tersebut. ”Dikeluarkannya SP3 ini malah bisa dipraperadilkan. Apa dasar kejaksaan menghentikan kasus?” ucapnya.

Hot Line:  Penetapan Tersangka Veronica Koman Dikritik, Polisi: Dia Melanggar Hukum

Untuk diketahui, dugaan penyimpangan raskin di tujuh kecamatan itu dilaporkan sejak 2008. Pengadaan beras untuk gudang beras bulog Sumenep diduga fiktif. Kuat dugaan, yang terlibat adalah satuan tugas pengadaan gabah dalam negeri Sub Divre XII Madura Perum Bulog 2008.

(mr/fat/han/bas/JPR/jpc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here