Wali Murid di Pulau Raas “Dicekik” UNKB Kemenag Sumenep

0
256

POLICELINE.CO–Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur , yang mewajibkan lembaga tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di kepulauan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemuda kepulauan yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) ketila mendatangi kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep madura,Jawa Timur.

Menurut Suryadi selaku Ketua FPR menuding jika kebijakan tersebut terkesan tergesa-gesa, karena lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag belum siap mengikuti kewajiban UNBK.

Tak hanya masalah kesiapan, juga biaya UNBK untuk Tahun 2017-2018 untuk lembaga pendidikan tingkat MTS dan MA di kepulauan dinilai terlalu besar, sehingga setiap wali murid dimintai sumbangan Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta. Dan itu menjadi beban.

“Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian siswa ada yang ingin berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu memenuhi biaya untuk mengikuti UNBK,” ucap mantan aktivis PMII itu.

Anehnya lagi, kata Suryadi, ukuran Dinas Pendidikan (Disdik) dimana lembaga negerinya untuk tingkat SMP masih ada pilihan antara melaksanakan UNKP & UNBK. Sementara Kemenag tetap ngotot untuk melaksanakan UNBK. Karena itu FPR meminta agar Kemenag tidak menerapkan kebijakan tersebut.

Menanggapi protes FPR itu, Kasi Pendma Kemenag Sumenep Moh Tawil mengatakan, sebenarnya dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan biaya, tetapi berhubung sarana dan prasarana di kepulauan kurang memadai sehingga banyak pihak lembaga pendidikan memungut biaya pelaksanaan UNBK.

“Sebenarnya memang tidak ada biaya lagi, mungkin karena tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan UNBK,” tegas Kasi Pendma Tawil.

(Tim/Red)

Hot Line:  Dugaan Pungli Dilingkaran Disdik Lampung Barat Kian Meresahkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here