Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi sebagai solusi pemberantasan korupsi

0
277

Oleh: AF.Triwijaya

            Tidak dipungkiri lagi dari adanya tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian pada sektor keuangan/kekayaan negara yang berimplikasi terhadap program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat mejadi terhambat. Penegakan korupsi yang sekarang diterapkan oleh penegak hukum di indonesia hanya menekankan kepada “menjebloskan”pelaku kedalam penjara, tidak menekankan kepada pengembalian asset hasil dari tindak pidana korupsi. ketiadaan aturan mengenai pemiskinankoruptor menjadi sebab lambatnya pengembalian asset dan turunannya yang sudah dikuasai oleh para pelaku tindak pidana korupsi. melihat dampak dari prilaku serakah para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya yang menjadi fokus utama dari adanya penegak hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian asset korupsi dan juga turunannya karena banyak pelaku tindak pidana korupsi meskipun sudah mendekam akan tetapi bisnis yang berasal dari hasil korupsi semakin berkembang seakan tidak ada efek jera.

Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara

            Berbicara tindak pidana korupsi pikiran kita selalu akan merujuk kepada penguasa dan adanya suatu kerugian yang dialami oleh negara. Hampir semua tindak pidana korupsi yang dpernah ada selalu membawa kerugian terhadap keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rumusan UU Tipikor pada pasal 2 merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara langsung sedangkan pada pasal 3 merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara tidak langsung, karena pada pasal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, sarana yang melekat pada pelaku. Kerugian negara yang dihasilkan dari adanya suatu tindak korupsi akan berimplikasi terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Kerugian negara yang yang dimaksud disini semisal alokasi dana yang ditunjukkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh dari merugikan keuangan negara adalah kasus dana hibah kadin pemprov jatim negara dirugikan sebesar Rp. 5.359.479.150 yang mana uang yang seharusnya digunakan sebagai kegiatan akselerasi perdagangan antarpulau, usaha mikro kecil dan menengah serta bussiness development center yang merupakan program kerja dari kadin Jawa timur (sesuai prosposal pengajuan dana hibah) digunakan untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim oleh ketua umum Kadin jawa timur pada saat itu yang kemudian dari pembelia IPO bank jatim diperoleh keuntungan sebesar 1.100.000.000,- . Dari perbuatan tersebut negara telah dirugikan sejumlah tersebut yang mana dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro di jawa timur tidak terlaksana padahal setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa (M.Yusuf 2013, 4 ). Dari hal tersebut jelas bahwa merugikan keuangan dan perekonomian negara maka hal tersebut sudah mencederai cita-cita dari konstitusi bangsa ini.

Hot Line:  Kenapa Celeng Dilarang ?

Pengembalian Asset

            Hasil dari tindak pidana korupsi yang dijadikan sebagai modal untuk bisnis yang berimplikasi merugikan keuangan negara, maka keuntungan tersebut seharusnya dikembalikan kepada kas negara paling lambat lima hari adanya keuntungan tersebut. Jika merujuk pada pasal 18 UU Tipikor maka terhadap harta hasil dari korupsi harus dilakukan perampasan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Merujuk pada contoh kasus diatas maka pengembalian asset negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebesar 5.359.479.150  dan turunannya sebesar 1.100.000.000,-  wajib dikembalikan kepada kas negara dan proses pidana terhadap pelaku harus terus dilanjutkan. Dari rumusan pasal 18 UU Tipikor maka pengembalian asset dari hasil tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara baik hasil korupsi maupun keuntungan dari uang korupsi. pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentag berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Pentingnya pengembalian asset disini diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terganggu dari adanya penyelewengan oleh pelaku yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Melalui Mekanisme Civil Procedure

            Jarang digunakan, ya kata tersebut memang layak untuk disematkan kepada penindakan tindak pidana korupsi yakni tujuannya adalah pengembalian asset hasil dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme gugatan perdata (civil procedure). Hanya beberapa kasus yang menggunakan mekanisme seperti ini dan hasilnya jauh panggang daripada api tidak sesuai harapan. Pada UU Tipikor mekanisme seperti ini sebenarnya sudah diatur seperti halnya pada pasal 32 UU Tipikor Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikian tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pada pasal 33 dan 34 UU yang sama dimungkinkan dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya jika pelaku meninggal dunia dan berlaku ketentuan pasal 77 KUHP. ketentuan pasal 38C apabila setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan masih ada kerugian negara yang belum dirampas maka dimungkinkan dilakukan gugatan perdata.

Hot Line:  Penghormatan bagi Peserta Reuni Akbar 212

Sebuah Cita-cita

 

            Penekanan tehadap pengembalian asset hasil dari tindak pidana korupsi merupakan suatu hal penting selain dari pemidanaan terhadap pelaku keduanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena sering kita jumpai para pelaku korupsi dengan putusan pengembalian uang negara yang tidak seimbang dengan yang diperoleh dari korupsi maupun turunannya membuat mereka tetap hidup sejahtera dan tidak memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada calon pelaku. Hal tersebut tentu jauh dari keinginan yang ingin diperoleh dari tujuan dari adanya pemidanaan. Maka pengembalian asset dan turunannya merupakan hal penting dalam penindakan tindak pidana korupsi disampin pemidanaan terhadap pelaku, disinilah merupakan langkah awal dari tujuan pemiskinan koruptor mengingat secara konstitusional Pasal 28H ayat (4)UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang. Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga Negara membutuhkan aturan hukum apabila akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Seharusnya para hakim dalam merumuskan putusan pengembalian asset (kerugian negara) didahulukan daripada pemidanaan badan terhadap pelaku maka disini diperlukan hakim yang progresif dan menggunakan kecerdasan spriritual dalam merumuskan putusan demi menghadirkan efek jera bagi pelaku maupun kepada calon pelaku.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here