Pengembalian Uang Hasil Korupsi: KPK harus lebih berhati-hati

0
231

Menarik perhatian saya soal pengembalian uang hasil korupsi. Saya membaca beberapa pemberitaan bahwa beberapa anggota Dewan yang diduga menerima uang suap dalam perkara e-KTP yang sudah mengembalikan uang senilai 30 M dan dari pengusaha dan konsorsium 220 M. KPK mengimbau agar penerima suap mengembalikan uang yang diterimanya. Lalu dengan bahasa yang intimidatif Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan: ““Jadi masih ada waktu untuk mengembalikan. Kita masih berikan kesempatan,” Menurut Laporan Koran Sindo “ pengembalian uang di-lakukan para saksi (yang dianggap kooperatif tersebut oleh penyidik) dengan cara mentransfer ke rekening penampungan sementara uang sitaan KPK.”

Sesungguhnya disini ada persoalan hukum yang KPK harus berhati-hati:

1. Atas dasar apa KPK menerima pengembalian uang tersebut. Penyidikan dalam perkara menyangkut orang-orang yang bersangkutan belum ada. KPK ,sesuai Pasal 39 ayat (2) UU KPK, bertindak atas dasar SPRINDIK. SPRINDIK terhadap orang-orang yang bersangkutan belum keluar tetapi KPK sudah melangkah terlalu jauh. Saya membaca UU KPK, KPK tidak mempunyai wewenang untuk menerima pengembalian uang yang diduga hasil korupsi. Itu juga masih dugaan. Wewenang KPK yang ada, yang relevan, adalah melakukan penyitaan.

2. Mengapa uang dikembalikan ke KPK? Kalau bahasanya “mengembalikan”, tentu harus kepada siapa uang itu berasal atau kepada pihak pemberi uang. Kata mengembalikan berasal dari kata dasar kembali. Kalau uang itu dari Kas Negara tentu harus dikembalikan ke kas Negara. Kalau dari penyuap tentu harus dikembalikan kepada penyuap. Karena uang tersebut tidak berasal dari KPK dan Menteri Keuangan juga tidak ada memberi kuasa kepada KPK untuk menerima pengembalian uang tersebut, lalu mengapa KPK merasa mempunyai wewenang untuk menerima uang tersebut. Atau setidaknya dikembalikan ke kas Negara. Namun ini juga menjadi soal, dalam pos anggaran mana harus ditempatkan. Apakah ini pajak, PNBP, atau apa?

Hot Line:  Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Politisi PDIP Minta Yusril Mundur dari Pengacara HTI

3. Soal pengembalian memang ada salah kaprah. Ini karena Pasal 4 UU TIPIKOR yang sumir. Pasal itu menentukan pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapuskan pidana. Tidak dijelaskan makna mengembalikan. Kepada siapa dikembalikan? Para ahli hanya focus pada soal pengembalian tidak menghapus pidana.

KPK masih beruntung bahwa anggota dewan dan pengusaha yang bersangkutan kecerdasan hukumnya sangat tidak memadai. Salah-salah komisioner KPK yang dituntut balik atau dilapor polisi karena melakukan penipuan.

(Paustinus Siburian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here