Perusahaan Milik Investor India Di Lampung, Diduga Melabrak Undang-Undang

0
217

Reporter: Sulistya
BANDAR LAMPUNG (POLICELINE.CO)– PT EIGHT INTERNASIONAL Diduga kuat abaikan UU no 13 tahun 2003 dan tugas serta fungsi Petugas Pengawas Ketenaga-kerjaan Provinsi Lampung dipertanyakan.

Sistem treaning diterapkan bagi pekerja baru dengan status kontrak oleh pihak managamen perusahaan milik investor India yang berlokasi di kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang,Bandar Lampung.

Dan sistem treaning yang dimaksudkan memiliki kecenderungan sebagai masa percobaan bagi pekerja kontrak diperusahaan karena kedapatan ending lulus atau tidak lulus tes pada akhir masa treaning seperti pada sistem percobaan.

Sedangkan dalam pasal 58 ayat 1 UU no 13 tahun 2003 jelas dikatakan perjanjian kerja untuk masa waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan.

Hal itu disampaikan andi, mantan manager eksekutive perusahaan yang belum lama mengundurkan diri dengan alasan tidak singkron dengan sistem aturan kerja yang dimiliki perusahaan.

” Traening itu akal-akalan pihak perusahaan saja agar bisa bayar upah pekerja dibawah standar UMK,dan aturan tersebut tidak dibenarkan diperuntukan bagi pekerja dengan status pekerja kontrak,kalau tahapan treaning itu untuk meningkatkan kemampuan kerja baru benar,dan tidak ada tahapan lulus tidak lulus untuk diterima diperusahaan harusnya” paparnya melalui telepon selulernya, Rabi, 7 Pebruari 2018.

Sebelumnya Diana Pungki , buruh kontrak diperusahaan eight mengeluhkan pemberhentian sebagai pekerja dan tidak adanya uang pesangon yang diberikan perusahaan sampai hari ini.

” Saya juga ga tau gmn ya,tau tau saya dikasih kartu off aja sama petugas disana, pas saya tanya katanya nanti bisa ngelamar kerja lagi kalau udah 3 atau 4 bulan lagi kata ridwan yang bagian keuangan. Saya distop kerja bulan Januari dan sampai hari ini belum terima uang pesangon, jadi bingung saya, gimana ya?” Ujarnya berharap dalam ketidak mengertiannya.

Hot Line:  Jalan Rusak Parah, Pemprov Dituding Anak Tirikan Warga Bataghari

Dari informasi yang tercover ,diketahui bahwa tim petugas pengawas ketenaga kerjaan terdiri dari 5 orang sudah mendatangi perusahaan sejak 24 Januari 2018 terkait kondisi tersebut, tapi belum kejelasan nasib para pekerja 7 orang buruh terkait uang pesangon yang jadi haknya setelah masa kerja mereka berakhir.

Petugas Disnaker di Lampung ini bukan tidak tau prilaku perusahaan perusahaan di Lampung yang bisa dipastikan hampir semuanya menabrak aturan UU no 13 tahun 2003 ,tapi mereka memang sengaja tutup mata ,tutup telinga.seperti komentar Agus Saprudin seorang buruh bongkar muat.

” Perpanjangan kontrak yang dilakukan jelas bertentangan dengan pasal 59 ayat 2 dan 4, subtansi perjanjian kerjanya bertentangan dengan pasal 52 ayat 1 ,2 dan 3 serta soal pesangon setelah masa kerja berakhir itu jelas diatur dalam pasal 156, didalam pasal itu dikatakan bahwa tenaga kontrak bukan tidak berhak atas uang pesangon”papar Agus.

Pejabat Disnaker, khususnya petugas pengawas ketenaga kerjaan itu harusnya pro aktive sesuai dengan tupoksinya sesuai bunyi pasal 102 ayat 1 yang mengatakan dalam pelaksanaan hubungan Industrial Pemerintah berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan serta menindak pelanggaran pelanggaran UU ketenaga kerjaan.

(Tya/Fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here