Kejari Lambar Bidik Dugaan Pungli Sertifikat Prona Pesibar

0
367

Jurnalis:Sulistya
Bandar Lampung (Policeline.co)–Dugaan pungli pembuatan sertifikat prona diwailayah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar)akan menjadi prioritas Cabjari Krui tahun 2018, sebagai mana disampaikan Kepala cabang Kejari Lambar,M.Amriansyah, S.H, M.H di Krui.

Biaya pengukuran bidang tanah dilapangan itu dijelaskannya,sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, jika warga dipungut lebih dari 200 ribu per bidang tanah, jelas itu sudah masuk dalam kategori pungli. Dalam waktu dekat ini Cabjari akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Peratin dan Pokmas disetiap pekon penerima program pembuatan sertifikat prona serta pihak BPN Lampung Barat.

“Kita nanti akan melakukan pengecekan terkait dengan aliran dana untuk pembuatan sertifikat tanah melalui prona,” katanya.(01/02/018).

Berdasarkan data yang dimiliki cabjari krui rata-rata warga dipungut biaya kisaran 700 ribu sampai dengan 2 juta rupiah perbidangnya oleh petugas Pokmas di masing masing pekon. untuk pesibar sendiri pada 2017 mendapatkan subsidi 3000 bidang tanah dalam program prona 2017 dengan rincian wilayah kecamatan Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras dan Bangkunat.

Terpisah saat diminta tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, mendukung penuh langkah-langkah dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Lampung Barat di Krui, terkait dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah melalui program Proyek Nasional Agraria (Prona) yang akan mengusut persoalan tersebut. Menurutnya oknum pungli harus ditindak tegas.

” Masih banyak sertifikat yang prona untuk tahun anggaran 2012 lalu yang belum diterbitkan BPN sampai hari ini,kurang lebih masih 2500 sertifikat lagi” ujar Ketua DPRD Pesibar ,Piddinuri.

Lanjut dia mengatakan, pembuatan sertifikat tanah melalui program Prona ini gratis,tapi masih saja oknum peratin ditiap pekon melakukan pemungutan biaya dari masyarakat dengan jumlah 750 ribu sampai dengan 1 juta rupiah.

Hot Line:  Heboh, Gugatan Indra Karyadi Ditolak Mahkamah Partai Golkar

” Siapapun yang salah tanpa pandang bulu harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar kedepan tidak menyengsarakan warga yang mau buat sertifikat prona lagi.”tegasnya.(tya/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here