Hanura: Polisi Awasi Dana Desa Justru Timbulkan Ketakutan

0
234

POLICE LINE: Para kepala desa menyampaikan keberatan dengan kesepakatan pelibatan aparat kepolisian dalam pengawasan dana desa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana saat dihubungi KBP RMOL, Selasa (31/10).

Dia menyebut masuknya kepolisian dalam pengawasan dana desa tersebut justru akan menimbulkan rasa was-was bagi kepala desa dalam mengalokasikan dana yang berasal dari APBN.

“Saya khawatir para kepala desa tidak mengajukan program untuk tahun berikutnya dan mengembalikan dana desa ke pemerintah pusat. Maka tentunya ada kemandekan dalam pembangunan di garis depan pemerintahan tersebut,” beber Dadang.

Menurutnya, mekanisme pengawasan dana desa yang berasal dari APBN sudah diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehingga, pelibatan kepolisian merupakan hal yang tidak terlalu mendesak dilakukan.. Hanya perlu penguatan dalam pengawas yang diatur dalam undang-undang yaitu inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Demikian juga Badan Pembinaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa di tiap kabupaten harus mampu melakukan monitoring dan evaluasi yang benar,” tegas Dadang.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Polri membuat nota kesepahaman soal pengawasan dana desa yang ditandatangani 20 Oktober lalu.

[wah/rm*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here