Masih Perlukah Program Transmigrasi Dilakukan?

0
114

Oleh: Hafizly

TEPAT 66 tahun lalu yaitu pada tanggal 12 Desember 1950 penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia pertama kali dilakukan. Pada tanggal tersebut merupakan hari dimana Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi perpindahan penduduk secara terencana, yaitu dengan memberangkatkan 23 Kepala Keluarga (KK) atau 77 jiwa penduduk Provinsi Jawa Tengah menuju Gedung Tataan sebelah utara Kota Tanjung Karang, Keresidenan Lampung. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 12 Desember dijadikan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi atau disingkat HBT. Program transmigrasi di Indonesia telah berlangsung 66 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Kata transmigrasi berasal dari bahasa Belanda “transmigratie” yang berarti suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

Transmigrasi dari Jawa dan Madura membuat jumlah penduduk di daerah lain meledak, terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Berdasarkan sensus 2010, sekitar 4,3 juta transmigran dan keturunannya hidup di Sumatera Utara, 200.000 di Sumatera Barat, 1,4 juta di Riau, dan hampir 1 juta di Jambi, 2,2 juta di Sumatera Selatan, 400.000 di Bengkulu, 5,7 juta di Lampung, 100.000 di Bangka-Belitung, dan hampir 400.000 di Kepulauan Riau, dengan jumlah total 15,5 juta jiwa di pulau Sumatera.

Di Kalimantan, terdapat kurang lebih 700.000 transmigran dan keturunannya di Kalimantan Barat, 400.000 di Kalimantan Tengah, 500.000 di Kalimantan Selatan, dan lebih dari 1 juta di Kalimantan Timur, dengan total 2,6 juta di seluruh pulau Kalimantan.[butuh rujukan] Meski angka resminya dirahasiakan oleh pemerintah, lebih dari satu juta transmigran diperkirakan menetap di Papua dan Papua Barat. Jumlah transmigran di seluruh Indonesia mencapai 20 juta jiwa.

Hot Line:  Ternyata Prabowo itu NU

Berdasarkan sensus tersebut, angka 20 juta bukanlah angka yang kecil. Itu berarti jumlah penduduk yang menjadi transmigran adalah sekitar 8 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah cukup sukses dalam melaksanakan program transmigrasi ini. Selain mampu menekan angka kepadatan penduduk di pulau Jawa, dengan adanya program transmigrasi ini pertumbuhan ekonomi di daerah sasaran menjadi meningkat. Pengolahan lahan yang dilakukan oleh para transmigran mampu membuat sumber daya di daerah sasaran menjadi berdaya guna.

Namun, dibalik keberhasilan program transmigasi tersebut tentulah memiliki kelemahan dan kekurangan. Masyarakat pribumi memandang program ini sebagai upaya pemerintah Indonesia yang berpusat di pulau Jawa untuk memperluas kekuasaan ekonomi dan politiknya di wilayah lain, khususnya dengan memindahkan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan pulau Jawa dan setia dengan pemerintah Indonesia. Lembaga pemerintah yang bertugas mengurus transmigrasi sering dituduh mengabaikan adat setempat atau hak tanah ulayat. Terlebih di Kalimantan Barat ini yang notabenenya adalah rumah atau tempat tinggal asli suku dayak. Di mana di Kalimantan Barat ini merupakan tanah kelahiran orang dayak yang sejatinya mereka sangat mencintai alam tempat di mana mereka tinggal. Kerusakan lingkungan akibat proyek transmigrasi bukan disebabkan oleh kebodohan, melainkan karena kurangnya perhatian, tidak ada kelanjutan program, dan tidak adanya akuntabilitas selama transmigrasi dilaksanakan.

Banyak kelemahan yang dipaparkan dalam Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) proyek seperti potensi erosi lahan, potensi turunnya kesuburan tanah, kurangnya perlindungan dari wabah penyakit, dampak negatif terhadap lingkungan liar dan suku pribumi, deforestasi, dan perlunya memperkuat kapasitas transmigran untuk mengelola sumber daya alam. Audit program kadang menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang diusulkan justru tidak realistis dan kurang diawasi pemerintah.

Beberapa waktu lalu sempat terdengar kabar bahwa pemerintah akan kembali melakukan  program  transmigrasi. Namun sempat terjadi penolakan oleh warga pribumi yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan diadakan kembali program transmigrasi sebab jika hal itu terjadi maka warga pribumi akan kehilangan lahan di tempat mereka sendiri. Ada kekhawatiran yang timbul dalam benak masyarakat pribumi saat itu. Walaupun hal tersebut masih berupa wacana, namun tetap saja banyak warga pribumi yang tidak rela mereka kehilangan lahan mereka.

Hot Line:  Indonesia Butuh Kementerian Keselamatan Risiko dan Bencana Sekarang

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh datangnya para imigran ini juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Adapun dampak yang telah nyata terjadi antara lain di bidang ekonomi yaitu dalam berbagai kasus, program ini gagal meningkatkan taraf hidup migran. Tanah dan iklim di daerah tujuan umumnya tidak sesubur tanah vulkanis di Jawa dan Bali. Para pendatang biasanya merupakan orang-orang tanpa tanah yang tidak punya keterampilan bertani sehingga kesuksesan mereka terancam. Dampak pada lingkungan, transmigrasi juga dikritik karena mempercepat penebangan hutan sensitif seiring meledaknya jumlah penduduk di daerah yang penduduknya sedikit. Para migran biasanya pindah ke “desa transmigrasi” baru yang dibangun di daerah-daerah yang belum tersentuh aktivitas manusia. Dengan menempati lahan tersebut, sumber daya alam menjadi habis dan tanahnya berlebihan digarap sehingga terjadi deforestasi. Lalu di bidang sosial dan politik program ini mengakibatkan perseteruan antara suku yang mengenal satu sama lain lewat transmigrasi. Misalnya, pada tahun 1999, suku Dayak dan Melayu berseteru dengan transmigran Madura dalam kerusuhan Sambas.

Pada tahun 2001, suku Dayak dan Madura terlibat konflik Sampit yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ribuan orang Madura mengungsi. Transmigrasi juga sangat kontroversial di provinsi Papua dan Papua Barat yang kebanyakan penduduknya beragama Kristen.  Sejumlah warga Papua menuduh pemerintah Indonesia melakukan Islamisasi melalui transmigrasi. Bagaimanapun juga, efek samping dari pelaksanaan transmigrasi ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap negara ini.

Tetapi, jika kita melihat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu ingin menekan angka kepadatan penduduk di pulau Jawa yang dimana merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar enam puluh persen (60 persen) dari total populasi Indonesia. Tingkat pertumbuhan populasi Indonesia antara tahun 2000 dan 2010 adalah sekitar 1.49 persen per tahun.

Hot Line:  Habib Rizieq Syihab dalam Cengkeraman Intelijen

Menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Hal ini semakin membuktikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah pesat.

PBB juga menyatakan bahwa pada tahun 2050 dua pertiga populasi Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Kota-kota terbesar di Indonesia ditemukan di pulau Jawa. Di sini kita menemukan ibu kota Jakarta yang memiliki lebih dari 10 juta penduduk menurut sensus resmi terbaru (data dari 2011). Angka yang tidak resmi kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Selain itu, setiap pagi sejumlah besar pekerja berjalan dari dareah perkotaan satelit menuju Jakarta untuk melakukan pekerjaan mereka. Pada sore atau malam hari mereka berjalan pulang ke kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Arus harian yang besar ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di Jakarta.

Setelah Jakarta, kota-kota terbesar di Indonesia adalah Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Bekasi (Jawa Barat), dan Medan (Sumatra Utara). Dengan melihat angka tersebut maka tidak mustahil kota-kota besar tersebut akan mengalami penumpukan manusia. Oleh sebab itu maka untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah berupaya kembali untuk melakukan program transmigrasi yang diharapkan mampu menanggulangi kepadatan penduduk di kota-kota besar tersebut.

Dengan melihat beberapa tujuan, hasil, efek dan dampak yang ditimbulkan dari program tranmigrasi ini, maka timbullah pertanyaan “Masih Perlukah Program Transmigrasi Dilakukan?”. Walaupun ada tujuan baik yang ingin dicapai pemerintah dalam hal itu, namun pemerintah juga harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari program transmigrasi ini. Semua tergantung kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. **

Hafizly

Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Pontianak

(ppco)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here