BPPKAD Sumenep: 5 Tujuan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah

0
84

POLICELINE, SUMENEP– Meski sudah disiarkan melalui berbagai sosialisasi mengenai Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Namun masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami secara detil.

Menjawab realita tersebut, Plt.Kepala BPPKAD Sumenep H.Imam Sukandi kepada awak media memaparkan, bahwa BPHTB dan PBB-P2 merupakan tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah (Otoda) dan desentralisasi fiskal.

” Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,”ungkap H.Imam Sukandi baru-baru ini.

Pengalihan dalam pengelolaan PBB-P2,lanjut Imam, merupakan titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

“Dengan pengalihan itu, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan maupun penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,” paparnya.

Imam Sukandi menambahkan, ada lima tujuan pokok dalam pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang harus diketahui oleh masyarakat Sumenep.

Lima hal tersebut, sambung Imam, yakni, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah) dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,

Berikutnya adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Masih menurut Imam Sukandi, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah.

Hot Line:  Dari Redaksi: Permintaan Maaf Salah Unggah Foto berita: Antisipasi Jaringan Radikal Masuk Bali, TNI/Polri Geledah Kos- Kosan

“Dengan demikian, maka jenis Pajak di Kabupaten Sumenep menjadi sebelas jenis pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,” demikian Imam Sukandi merinci secara detail.

Ilustrasi/net

Sejauh ini, Pemkab Sumenep telah menjalankan sesuai aturan yang ada demi terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2. Redaksi mencatat, ada empat hal yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten Sumenep dalam menjalankan program tersebut, yakni berkaitan dengan Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah

Selanjutnya mengenai kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat termasuk Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here