Ampera Turun Jalan

0
619

IMG-20181211-WA0233

POLICELINE. Bupati Dan Wakil Nya Adalah Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Terjadi Pada Kabupaten Yang Mereka Pimpin Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tersebut. Melalui Upaya Peningkatan Kondisi Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Politik, Dan Keamanan. Semenjak Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Dan Wakilnya Andi Suhaimi Dalimunthe Dilantik Pada 17 Februari 2016 Lalu, Diharapkan Mampu Membawa Kabupaten Labuhanbatu Lebih Makmur Dan Sejahtera Seperti Yang Tertuang Didalam Visi Dan Misi Mereka.Amanat Undang-Undang Tentang Besaran Anggaran Pendidikan 20 % Dari Postur APBD Dan APBN Tertuang Di UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 Dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 Bahwa Jelas Seharusnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Lebih Meningkatkan Pembiayaan Terkhususnya Dibidang Pendidikan Melalui Program Beasiswa Pada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Ditahun 2019 Dan Seterusnya, Yang Dimana Kami Menilai Bahwasanya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu GAGAL Merealisasikan UUD Tersebut. Dibuktikan Dengan Pemberian Bantuan Beasiswa Pada Anggaran Tahun 2018 MENURUN Dan Banyaknya Persoalan – Persoalan Yang Belum Bisa Diselesaikan Oleh PANGONAL –ANDI ( PADI ) Dimasa Jabatannya Diperburuk Lagi Bupati NON – AKTIF Terkena OTT Oleh KPK. Jadi Kami Dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Labuhanbatu ( AMPERA ) Menganggap PANGONAL – ANDI ( PADI ) GAGAL Memimpin Labuhanbatu. Melihat Persoalan – Persoalan Tersebut Kami Dari AMPERA Menuntut :

  1. Mendesak Plt.Bupati Labuhanbatu Agar Meningkatkan Anggaran BEASISWA Tahun 2019 Minimal Rp.2.000.000 Per Mahasiswa.
  2. Meminta Kepada KABAG KESRA Agar Menjelaskan Prosedur Pengajuan BEASISWA Dan Memberikan Data Penerima Bantuan BEASISWA Tahun Anggaran 2018 Secara KONGKRIT.
  3. Meminta Plt.Bupati Labuhanbatu Agar MEMECAT Oknum ASN Yang Pernah Terpidana KORUPSI Sesuai Dengan Keputusan Bersama MENDAGRI, MENTERI PANRB Dan KEPALA BKN Tertanggal 13 September 2018 Dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 2015 Tahun 2018, Dan Nomor 153/KEP/2018. Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Yang Berkuatan Hukum Tetap.
  4. Mendesak Kejaksaan, KPK Ataupun Pihak Yang Berwenang Untuk Memeriksa Plt.Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe Dan Ketua DPRD Labuhanbatu DAHLAN BUKHORI Beserta Anggota – Anggota DPRD Labuhanbatu Karna Kami Duga Terlibat KORUPSI ( OTT BUPATI NON – AKTIF PANGONAL HARAHAP). Serta Memeriksa APBD 2016 S/D 2018 Yang Kami Duga Terlibat FEE PROYEK.
  5. MELIBATKAN SECARA INTENSIF CIVITAS AKADEMIKA DALAM PEMBENTUKAN PERDA SESUAI UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Hot Line:  Dikawal TP4D, 4 Puskesmas Mentereng di Manggarai Sudah di PHO

Jika Tuntutan – Tuntutan Ini Tidak Direalisasikan Dengan Baik Maka Kami Dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Labuhanbatu (AMPERA) Akan Melakukan Aksi Yang Lebih Besar Dan Akan Terus Turun Kejalan Sampai Tuntutan Ini Terealisasi.

MAHASISWA PERDULI RAKYAT (AMPERA) LABUHANBATU

KHAIRIL HANIF NASUTION (KOORDINATOR LAPANGAN).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here