Apa Kabar Kasus Korupsi ADD Rp265 Juta Desa Mattiro Bone?

0
50

PoliceLine.co– Berkas perkara kasus korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 desa Mattiro Bone, kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel yang merugikan negara sebesar Rp265 juta tersangka Mantan Kepala BPBD Pangkep, Sahaba Nur, hingga saat ini masih belum bisa di rampungkan oleh pihak unit Tipidkor Polres Pangkep, Padahal satu orang tersangka dengan penetapan tersangka kasus yang sama telah lama rampung atau P.21. pada bulan oktober 2018 lalu.

Dari data yang dihimpung awak media, berkas perkara Sahaba Nur ini telah dua kali dikembalikan ke Polres Pangkep, setelah dinyatakan P19 atau tidak lengkap oleh Kejaksaan Negeri Pangkep. setelah melakukan gelar penetapan tersangka di Polda Sulsel, Senin 20 Agustus 2018 lalu dengan menetapkan 2 orang tersangka para mantan kepala desa Mattiro bone tahun 2016. 

Dua tersangka ditetapkan yakni mantan pelaksana tugas Kepala Desa Mattiro Bone, masing masing Abd Rahman dan Sahaba Nur. Keduanya diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi markup anggaran desa Mattiro Bone tahun 2016 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp265 juta.

Hal ini diakui oleh Kepala Unit Tipikor Polres Pangkep, Ipda Firman, menurutnya kejaksaan telah mengembalikan lagi berkas perkara tersebut untuk kedua kalinya karena dinyatakan P19 atau tidak lengkap oleh Kejaksaan Negeri Pangkep

“Dikembalikan lagi. Menurut kejaksaan berkas perkara tersangka masih perlu dilengkapi,” ungkap Kepala Unit Tipikor Polres Pangkep, Ipda Firman, Selasa (27/11/2018).

Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Pangkep, Mustar berkilah alasan pengembalian berkas sebab masih kekurangan syarat formil dan materil.

“Jaksa yang menangani setelah meneliti berkasnya P19 berarti masih ada kelengkapan berkas perkara yangg belum terpenuhi yaitu syarat formil dan materil,” ujarnya singkat.

Hot Line:  Gagalnya penetapan APBD Jember 2018 berbuntut panjang

Sebelumnya telah diberitakan nama Sahaba Nur ikut terseret dalam kasus tersebut karena saat menjabat Camat Liukang Tupabbiring tahun 2016 yang juga ditugasi oleh Bupati Pangkep H.Syamsudin Hamid sebagai Pjs. Desa Mattiro Bone saat itu menggantikan Rahman, terindikasi melakukan keteledoran prosedur pencairan Dana ADD tahap kedua tahun 2016, kurang lebih Rp 300 juta tanpa mengajukan laporan realisasi anggaran tahap pertama

Hal ini terungkap setelah auditor khusus Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahap kedua tahun 2016 yang menemukan dugaan penyimpangan-penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.256 juta diantaranya:

Anggaran kegiatan pembangunan jalan desa fiktif senilai Rp 205 juta.

Anggaran kekurangan pembayaran perahu fiber Rp 8 juta.

Anggaran belanja makan minum fiktif Rp 1,5 juta.

Anggaran belanja bibit lobster tidak sesuai pertanggungjawaban senilai Rp 27 juta.

Mark up pembayaran upah tukang pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Rp 17 juta.

Anggaran pembelian lampu LED fiktif Rp 5 juta.

(ADM-KP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here