19.000 Pasutri Di Aceh Belum Kantongi Akta Nikah

0
45

POLICELINE.Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr EMK Alidar S Ag M Hum memperkirakan sekitar 19.000 pasangan suami istri (Pasutri) di 23 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh belum memiliki akta nikah.

Namun jumlah tersebut masih perlu dilakukan klarifikasi kembali oleh pihak Kementerian Agama, agar mendapatkan angka pasti.

Dari jumlah tersebut, lanjut Alidar, didapati sebanyak 7.000 pasutri berada di Kabupaten Aceh Utara yang hingga saat ini belum mengantongi dokumen dimaksud.

“Kemungkinan dipicu karena kondisi konflik di masa itu, sehingga menyulitkan warga dalam melakukan pencatatan nikah,” katanya saat menghadiri kegiatan itsbat nikah (melakukan nikah ulang) terhadap 49 pasutri dari 152 desa dalam 9 kecamatan di aula DPRK Aceh Barat Daya (Abdya).

Meskipun begitu, Pemerintah Aceh akan terus melakukan upaya optimal agar seluruh warga Aceh memiliki akta nikah serta bisa mendapatkan dokumen kependudukan lainnya, bahkan bisa memudahkan pengurusan anak jika hendak melanjutkan pendidikan.

“Pemerintah sangat serius untuk menuntaskan masalah akta nikah ini, karena sangat penting dan berkaitan dengan pencatatan dokumen pasutri itu sendiri,” ungkap Alidar dalam acara yang juga turut dihadiri Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT dan para unsur Forkompinkab lainnya dan sejumlah Kepala SKPK di Abdya termasuk puluhan pasutri yang hadir.

Dikatakan Alidar, program Provinsi Aceh dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa tercatat secara hukum negara serta memiliki akta nikah ini telah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Upaya tersebut terus berjalan, dan sekitar 800 lebih masyarakat yang tersebar dalam 23 Kabupaten/Kota telah selesai diitsbatkan serta telah memiliki akta nikah, akta kelahiran anak serta kelengkapan data kependudukan seperti kartu keluarga, KTP dan lainnya.

Untuk tahun ini Pemerintah Aceh akan mengistbatkan 1500 pasutri sedangkan ditahun 2019 mendatang akan ada 1000 pasutri lagi.

Hot Line:  Kombes Pol Roma Hutajulu Pimpin Upacara Korp Rapor Kenaikan Pangkat

Tujuan dari program ini untuk meringankan beban masyarakat Aceh, terutama bagi mereka korban konflik serta yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Sehingga mereka bisa hidup layaknya masyarakat lainnya dan mendapatkan perlakuan yang sama.

“Upaya ini agar ada legalitasnya secara dokumentasi, walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum agama.

Sekarang dibantu agar tercatat secara hukum negara.

Meski terbatas, yakni bagi pasutri yang menikah dibawah tahun 2006 serta merupakan korban konflik dan warga miskin, namun program ini dinilai sangat efektif dan sangat membantu,” demikian terangnya.

Secara singkat Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT mengapresiasi dan menyambut baik terkait program itsbat nikah tersebut.

Dengan adanya dokumen tersebut, masyarakat dapat dengan mudah untuk menyekolahkan anaknya serta mengurus dokumen kependudukan lainnya.

Pencatatan nikah secara hukum negara sangat penting, mengingat semua dokumen pencatatan mulai dari membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lainnya berawal dari akta nikah ini.

“Pemkab Abdya mengapresiasi program istbat ini, semoga di tahun mendatang akan lebih banyak.

Kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, segara laporkan ke dinas terkait, agar bisa didata,” demikian pungkasnya. (Syahrizal/iqbal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here