ANOTASI SYAHWAT KEKUASAAN

0
207

Oleh : Yuyun Pirngadi (Ketum Pojok Satu)

Tesisnya Samuel Huntington tentang pengaruh globalisasi tengah diuji dinegara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, bunyinya seperti ini :” sistem pemerintahan otoriter bergeser ke sistem pemerintahan semi demokrasi atau demokrasi, sistem ekonomi sentralistik bergeser ke sistem ekonomi pasar. Namun ada yg anomali yakni, tingkat kesadaran identitas nasional bergeser ke tingkat kesadaran identitas lokal, etnis dan agama”.

Point terakhir ini implikasinya strategis. Pergeseran tingkat kesadaran itu bergerak dinamis dan menjadi modus anomali kepentingan politik mendompleng agama.

Ambil saja contoh, kisah sukses dgn kata penistaan agama dalam pilgub dki Jkt, kini menyeruak jelang pilpres 2019. Tema politik identitas yg berbasis agama digelindingkan kembali untuk membakar emosi, membangun kebencian dan sentimen etnis belakangan ini
marak diperbincangkan.

Ternyata isu-isu tersebut menghiasi ranah kontestasi politik seperti isu baru2 ini soal pembakaran bendera bertulisan tauhit. Pergerakan syahwat kekuasaan tidak berhenti sampai wakil presiden dan pimpinan ormas Islam serta Banser meminta maaf.

Modus sejumlah habaib dan elit politik memiliki skenario murahan yakni, membangun politik kebencian ketika kinerja Pemerintah tidak mudah didekonstruksi. Tak heran jika waktu demonstrasi skala besar versi 212 akan hadir kembali untuk mengepung istana. Gerakan diawali dengan rencana Pertemuan Khilafah Internasional yg batal baik di Sentul- Bogor maupun di Masjid Kemayoran. Gerakan itu bertujuan menggalang fan mengintegrasikan kekuatan masyarakat muslim.

Akan tetapi, masyarakat banyak yg telah mengetahui siasat elit2 politi yg hanya ingin meng-eksploitasi agama oleh pihak2 tertentu untuk membakar emosi masyarakat muslim.

Contoh, disaat Pilgub kebetulan Jakarta tengah mencari pemimpin yg salah satu calonnya adalah pertahana non muslim, non pribumi, dan non koruptor ternyata banyak yg kurang nyaman, dan merasa sebagai ancaman terbesar dianggap oleh segenap lawan2 politiknya. Ketika pertahana menukil surat Al- Maidah:51 untuk menjelaskan fenomena jelang pilgub, maka diplintir lawan politik. Kesan yg ditangkap melecehkan kitab suci dan terlarang non muslim memimpin negeri penduduk muslim terbesar didunia. Padahal, jakarta tengah mencari seorang administratur, bukan mencari pemimpin umat. Video pun diunduh dan sekejap lawan2 politik bereaksi yg sasarannya cukup dua saja. Pertama, membangun percepatan pelembagaan struktur sosial politik dualistis. Kedua, mendekonstruksi ikatan keberagaman sejati dalam bingkai persatuan yg ketika itu soliditasnya masif.

Hot Line:  Habib Rizieq Syihab dalam Cengkeraman Intelijen

Pelembagaan struktur sosial politik menjurus kepada purifikasi politik agama dan menegasi kuasa politik serta kuasa ekonomi yg sudah mendarah daging oleh etnis tertentu terasa kental dan sejalan dgn upaya menangkal “bahaya kuning’.

Relasi itu sebenarnya, sangat substansial yakni ” Luka Historis”. Anotasi persaingan nonpribumi (keturunan China, Arab dan India) di zaman kolonialisme Belanda antara Arab vs China sebagai Warga kelas dua ketika itu bagai air betsibak, nyiur melambai. Kolonialisme membuat kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelas: ( klas 1.Belanda/ keturunan Eropa, klas 2. Arab-China-India, dan klad 3. Inlander alias pribumi).

Kolonial memberi peran lebih kepada China berkat kemampuannya merebut hati Londo. Peran pun diberikan dalam bentuk tugas pemerintahan kolonial seperti, menarik pajak inlander, dan mediator dagang antara pihak Kolonial dan Inlander. Sedangkan, Arab dan India kalah saing dgn China dan tak diberi peran pula oleh kolonial, hanya diperbolehkan berdagang dalam skala kecil. Kecemburuan politik itu berbekas dan berlanjut ketika Arab mendekati Inlander dgn cara syiar agama sebagai bentuk kesalehan dan sekaligus perlawanan terhadap kolonial termasuk China keturunan, maka
kekalahan Arab bersaing dagang dgn China, menguatkan misi mereka konsentrasi syiar agama dan seolah warga keturunan Arab sbg pemilik islam dari negeri asalnya.

Fenomena itu sama dan sebangun dengan Pemerintahan Jokowi yg dipandang terlalu berpihak ke WNI keturunan China dan negeri leluhurnya. Ketika kasus pembakaran bendera bertulisan tauhid, maka kejadian itu hrs menjadi momentum politik untuk merebut dan menjungkirbalikkan kekuasaan Jokowi plus PDIP beserta sedulurnya. Isu2 PKI, tenaga kerja China, anjloknya rupiah, dan Jokowi pemimpin tidak berkualitas distempel ke wajah pemerintah NawaChina.

Jadi, tesis penulis karya “benturan peradaban” itu, kini tengah mendekati kebenaran di negara2 dunia ketiga. Sedangkan Indonesia tengah berproses dan menjadi modus anomali yg merobek2 kredo keberagaman tak terelakkan. Tingkat kesadaran identitas nasional bergeser ke tingkatkan kesadaran identitas lokal, etnis dan agama nampaknya mendekati sll hadir dalam fenomena sosial.

Hot Line:  May day, Aktivis HMI : Eksodus berkedok Tenaga Kerja Asing dengan kendaraan Perpres

Mari kita perkokoh ikatan keberagaman sejati dalam bingkai persatuan. Kita jaga NKRI dan kita amalkan Pancasila. Oleh karena itu, sekali mendukung Jokowi – Maruf Amin, wajib menangkan nomor urut 1. Semoga Allah SWT meredhoi perjuangan Relawan Jokowi. Aamiin YRA.

Silahkan direnungkan…

(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here