Kuasa Hukum JJ Amstrong: Mencampur adukan proses penyelidikan ke penyidikan mengganggu keadilan hukum

0
234

Jakarta (Policeline) – Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring dari Kantor Hukum Amstrong Sembiring, SH, MH, yang sekaligus merupakan kuasa hukum dan sebagai Pelapor (red, LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum), menindak lanjuti pelaporan dengan nomor tersebut diatas (red) ke propam polda metro jaya, rabu (14/11/18).

Amstrong menjelaskan, Sehubungan dengan adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikirim ke saya selaku Pelapor pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, didalam surat tersebut penyelidik telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Sdr. Dr. Arif Wicaksana, SH, MH (Ahli Hukum Perdata Trisakti). Maka timbul pertanyaan saya sebagai Pelapor sekaligus kuasa hukum bahwa Sdr. Dr. Arif Wicaksana, SH, MH (Ahli Hukum Perdata Trisakti) itu siapa? Apa kaitannya Ahli Hukum tersebut dimintai keterangan sebagai ahli dalam proses penyelidikan?,

“Sedangkan Ini bukan dalam tingkatan proses gelar perkara atau ekspos perkara karena menghadirkan ahli hukum untuk dimintai keterangan itu adalah rangkaian kegiatan gelar perkara atau ekspos perkara, dan bukan ditingkat penyelidikan, sebagaimana di dalam surat yang tercantum,” tegasnya.

Lanjut amstrong, Adapun sebagaimana diketahui menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, tentang manajemen penyidikan tindak pidana, bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

“Bagi saya, penyelidik tersebut sangat terlalu prematur sekali “tidak professional” dan terkesan kuat “sangat dipaksakan” membuat aturan hukum sendir,”tandasnya.

Sebagaimana hal yang diketahui,lanjut Amstrong, jika merujuk pada buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, SH, yang berjudul “Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Halaman 101), menjelaskan bahwa pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, dan lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan tersebut juga dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.”, ucapnya.

Hot Line:  Siaga Bencana, Kapolres Kunjungi Kantor PMI dan Relawan PMI

Selanjutnya dengan demikian, kesimpulan dari uraian di atas tersebut dalam menanggapi surat Nomor: B/3275/ RES.11/XI/2018/Ditreskrimum tidak sepatutnya Penyelidik dalam mengkonstruksi proses ditingkat penyelidikan dicampur adukan dengan proses ditingkat penyidikan karena hal demikian dapat mengganggu keadilan hukum dan keseimbangan hukum, tutupnya. (ria/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here