Kapolsek Ganding Didesak Serius Awasi Dana Desa

0
298

Policeline.co- Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) Sumenep, Fathol Bari Wasik meminta Kapolsek Ganding agar benar-benar serius dalam melakukan pengawasan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (DD) menyusul ditemukannya kerugian negara hingga ratusan juta.

Hal itu penting dijalankan Kapolsek Ganding, pasca ditemukannya kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap penggunaaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Larangan sebesar Rp748,2 juta.

“Kapolsek Ganding jelas bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Ganding. Karena sejak tanggal 20 Januari 2017 silam, berdasarkan hasil kesepakatan antara Kapolri, Mendagri dan Kemendes PDTT, bahwa pengawasan dana desa, disepakati tunggal, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya,”ujar Fathol Bari Wasik, Ketua Dewan Pembina GPMD kepada Aliansi Jurnalis Madura (AJM), Selasa 9 Oktober 2018.

Sementara Safraji Saleh, Ketua Harian GPMD mengamini apa yang disampaikan Ketua Dewan Pembina. Untuk itu pihaknya akan menindak lanjuti persoalan Dana Desa tersebut kepihak -pihak terkait seperti Komisi Hukum DPRD Sumenep, sebelum direkomendasikan kepihak berwajib.

“Sebagai lembaga kontrol yang memiliki jargon Kritis dan Peduli, GPMD siap mengawal persoalan DD/ADD ini hingga terang benderang. Kenapa sampai terjadi kerugian negara. Insya Allah kami akan ajukan hearing dengan pihak Polres DPRD dan Pemkab, dalam hal ini DPMD sumenep,” terangnya.

Kerap diberitakan sebelumnya,
Kepala Desa Larangan,Kecamatan Ganding dan tiga desa lainnya di Kabupaten Sumenep terancam pidana, terkait dengan realisasi Dana Desa  Temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap penggunaaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyusul munculnya dugaan adanya kerugian negara sebesar Rp748,2 juta,

Kasus ini mencuat kepermukaan setelah beberapa desa itu dijadikan
sampling keuangan penggunaan DD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga diamini oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep, M Idris. Kepada awak media, mantan Kepala Bappeda ini mengisahkan, bahwa BPK menemukan kekurangan volume pengerjaan proyek fisik dari empat desa yang dijadikan sampel.

Hot Line:  GPMD Minta Kapolsek Ganding Serius Awasi Dana Desa

“Intinya sama dengan apa yang dilakukan Inspektorat kemarin, jadi ada yang harus dikembalikan ke kas desa,” kata Idris kepada awak media di Sumenep, Madura, Jawa Timur baru-baru ini.

(m@n/mas/ajm/rid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here