2 Eks pejabat Pemkot Surabaya tersangka korupsi proyek tanah

0
221

Policeline.co–Terlibat kasus dugaankorupsi tukar guling aset tanah, dua mantan pejabat Pemkot Surabayaditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Mereka adalah mantan Plt Sekda Pemkot Surabaya, Muhammad Jasin dan Sugiharto (mantan Kabag Pemerintahan).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran mengatakan, selain mereka berdua, mantan Direktur PT Abadi Purna Utama (APU), Hasan Afandi dan Lukman Jafar juga menjadi tersangka.

“Kasus dugaan korupsi keempatnya ini terkait pelepasan tanah kas desa di Kelurahan Manyar Sabrangan,” katanya, Selasa (25/9).

Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak 2016 silam. “Dari dugaan tukar guling yang tidak benar, tidak sesuai ketentuan itu, negara dirugikan sekitar Rp 8 miliyar,” bebernya.

Hasil penyidikan, lanjut Sudamiran, keempat tersangka diketahui turut serta membantu proses pelepasan tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 meter persegi ke PT APU sesuaiBerita Acara Serah Terima Nomor: 593/048/402.01.02/2001, tanggal 5 Januari 2001.

Dalam proses tukar guling itu, PT APU seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya — dalam hal ini Kelurahan Manyar Sabrangan — seluas 90.000 meter persegi di Kelurahan Keputih, yang ternyata bertentangan dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998.

Tak hanya itu, ruislag itu juga tak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999. Sehingga, pelaksanaannya tidak sesuai Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 dan mengakibatkan Pemkot Surabaya mengalami kerugian Rp 8.008.290.000. Setelah dihitung oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) ada kerugian negara, tandas Sudamiran.

Selanjutnya, para tersangka akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 milyar.

Hot Line:  Masih Ngaku sebagai Kuasa Hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera Bakal Disomasi

(mdk/fik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here