3 Kepala Desa Di Kecamatan Ganding Terancam Pidana Soal DD/ADD

0
1727

SUMENEP, POLICE LINE–Tiga Kepala Desa (Kades) di kecamatan Ganding, dan satu lainnya di Kecamatan Kota Sumenep terancam pidana, terkait dengan realisasi Dana Desa  Temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap penggunaaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyusul munculnya dugaan adanya kerugian negara sebesar Rp748,2 juta,

Kasus ini mencuat kepermukaan setelah beberapa desa itu dijadikan
sampling keuangan penggunaan DD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga diamini oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep, M Idris. Kepada awak media, mantan Kepala Bappeda ini mengisahkan, bahwa BPK menemukan kekurangan volume pengerjaan proyek fisik dari empat desa yang dijadikan sampel.

“Intinya sama dengan apa yang dilakukan Inspektorat kemarin, jadi ada yang harus dikembalikan ke kas desa,” kata Idris kepada awak media di Sumenep, Madura, Jawa Timur baru-baru ini.

Namun dari empat desa yang diaudit BPK itu, lanjut Idris, tidak masuk dalam sampling pemeriksaan pihak Inspektorat. Adapun kerugian negara yang diakibatkan dari kekurangan volume fisik tersebut sudah dikembalikan oleh kepala desa ke kas desa.

Sebelumnya, Ahmad Masuni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, mengaku sudah mengundang kepala desa terkait untuk mengembalikan dana tersebut ke kas desa paling lambat 60 hari.

Mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pasal 4 disebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tidak pidana sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Sebelumnya, auditor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur menemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam audit penggunaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2018 di empat desa Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Hot Line:  PDAM Bandar Lampung Dipolisikan

“Pada waktu itu memang ada audit dan temuan-temuan yang harus mengembalikan kerugian keuangaan negara,” ungkap A. Masuni, Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) .

(jrk/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here