GPMD Minta Kades Mendukung BPPKAD Sumenep, Soal Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

0
236

Policeline.co (Sumenep) –Fungsionaris Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) meminta kalangan Kepala Desa (Kades) agar ikut memberikan pemahaman kepada warganya soal wajib pajak.

“Kami berharap para kepala desa di Kabupaten Sumenep ikut mengingatkan warganya,bahawa membayar pajak itu wajib alias tidak gratis, ” ungkapnya kepada media ini.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur telah berkali-kali mengadakan sosialisasi Penyampaian SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ( PBB P2 ). Tujuannya, agar masyarakat Sumenep sadar wajib pajak bumi dan bangunan.

“Kami terus melakulan sosialisasi langsung wajib pajak bumi dan bangunan ( PBB ) kepada masyarakat. Itu wajib dilunasi sebagai warga negara yang baik, ” ungkap H. Imam Sukandi, Plt. Kepala BPPKAD sumenep.

Menurutnya, PBB merupakan salah satu pajak yang harus di lunasi oleh setiap wajib pajak bumi dan bangunan.

“Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang. Tujuannya untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang yang berkesinambungan,” paparnya.

Adapun prinsip pemungutan Pajak  Bumi dan Bangunan,lanjut Haji Imam, sangat mudah dan sederhana.

“Tujuan pajak bumi dan bangunan itu sendiri untuk memberi kepastian hukum, adil serta menghindari pajak berganda, ” pungkasnya.

(kha/fer)

Hot Line:  BPPKAD Sumenep Soal Pengalihan Pengelolaan BPHTB dan PBB-P2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here