Pungli Jalan Kota, Di Bandar Lampung Meresahkan

0
326

Jurnalis : Rahardja /Queen Astrid
POLICELINE.CO–Pungutan liar di jalanan Kota Bandar Lampung  Marak masih dibiarkan. Pungutan dengan dalih retribusi terminal itu dilakukan di pinggir jalan luar terminal, dan dikenakan ke semua kendaraan meski tidak masuk terminal. 

Penarikan retribusi terminal dilakukan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Pemkot Bandar Lampung di Terminal Kemiling dikeluhkan. Pengendara menilai penarikan itu tidak tepat, lantaran mereka tidak singgah di terminal, tetapi hanya lewat. Indra (37), salah satu pengemudi pikap, mengatakan kerap melintas di Kemiling untuk membawa hasil bumi dari Tanggamus ke Bandar Lampung.

Dia selalu membayar retribusi kepada petugas Dishub yang telah menunggu di pos Terminal Kemiling. “Kok tetap dimintain,” kata dia saat berbincang tidak jauh dari terminal usai melakukan pembayaran Rp5.000 kepada petugas, Selasa (24/4). 

Pemantauan wartawan, , ada sekitar  puluhan petugas Dishub di Pos Kemiling. Kendaraan yang melintas kemudian masuk ke terminal sekadar menyerahkan uang retribusi kepada petugas.

 Tidak jelas berapa uang yang diberikan, ada sopir yang meminta karcis, tapi ada juga yang hanya membayar retribusi tidak meminta karcis. Sopir mengeluarkan tangannya sambil memegang uang kertas, sembari kendaraan berjalan pelan, uang tersebut langsung disambar petugas Dishub yang telah menunggu.

 Di pos itu terdapat spanduk yang ditempel di dinding pos bertuliskan tarif retribusi terminal. Di dalam spanduk itu ditulis dasar penarikan retribusi itu adalah Perda No. 6/2011 dan Perwali No. 82/2011. Dari aturan itu disebutkan sekali masuk terminal untuk angkot membayar Rp1.000, nonbus Rp5.000, BRT Rp10 ribu, nonbus Rp5.000, AKDP AC Rp5.000, AKDP Ekonomi Rp2.000, dan AKAP AC/ekonomi Rp10 ribu. 

Ditulis pula setiap pembayaran retribusi agar minta karcis kepada petugas sebagai bukti pembayaran. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung dapat dihubungi.  

Hot Line:  Ditinggal Melasti, rumah wayan ludes terbakar

 Terminal Rajabasa Sementara Kepala Dinas Perhubungan Lampung Qudrotul Ikhwan mengatakan penarikan retribusi di Terminal Kemiling memang kewenangan Pemkot Bandar Lampung. Sebab, terminal itu bertipe C yang menjadi kewenangannya. Namun, kata Qudrotul, penarikan itu dilakukan Pemkot pula pada terminal tipe A Rajabasa. Padahal, terminal itu kewenangan Pemerintah Pusat. “Itu tidak benar. 

Untuk Terminal Rajabasa yang kewenangannya milik pusat saja ditarik kota, dengan dalih kendaraan itu melalui terminal tipe C-nya. Saya juga enggak paham dasarnya penarikan-penarikan itu,” kata Qudrotul, kemarin.

 Pemprov sendiri memiliki kewenangan mengelola terminal tipe B Lampung Utara. Namun, kata dia, pihaknya belum melakukan penarikan retribusi. “Perdanya belum ada, masih di DPRD dan belum disahkan,” ujarnya.

(ast/gus/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here