3 tahun Ditangani Polda Jatim, Kasus PBB gratis Bupati Sumenep Terancam Diambil Alih KPK

0
420

POLICELINE.CO–Selama kurang lebih tiga tahun dalam penanganan pihak penyidik Polda Jawa Timur, hingga detik ini, pihak Kepolisian belum menyeret satupun tersangka. Akibatnya,warga Sumenep berencana menyeret sengkarut kasus dugaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terancam akan diseret ke lembaga antirasuah di KPK. kasus ini terus menggelinding di tengah pengusutannya yang tarik-ulur dan sangat lama .

Sejak diberlakukan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Kariem pada kisaran tahun 2010 2011, kebijakan ini telah banyak menuai reaksi negatif dari pengamat dan publik. Pasalnya, kebijakan ini ditengarai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan bisa saja masuk pada delik pidana korupsi karena tidak transparan dan terindikasi praktik gratifikasi.

Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama mengatakan jika dugaan penyimpangan PBB gratis ini sebenarnya telah beberapa kali dilaporkan sejak 2015. Telah diperiksa pula beberapa pihak terkait, terutama kalangan Pemkab dan hampir selusin Camat di Kabupaten Sumenep.

Bahkan, pada 2015, FPM imbuh Asep, telah melaporkan kasus pajak gratis ini ke Mabes Polri. Namun, sampai keterangan ini dibuat, tidak ada titik-terang terkait skandal keuangan pajak ini.

“Front Pemda Madura (FPM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih kasus skandal keuangan pajak ini. Bagaimanapun, KPK sebagai lembaga antirasuah yang memiliki kepercayaan penuh dari publik harus segera memproses pihak-pihak yang terlibat pada skandal itu,” kata Asep dalam keterangan tertulis kepada redaksi baru-baru ini.

Asep juga siap membantu KPK untuk membeberkan fakta dan bukti soal kasus skandal pajak ini. Sejauh ini, FPM telah mengantongi beberapa bukti materil penyimpangan PBB gratis Sumenep sejak tahun 2010 hingga 2015.

Hot Line:  Gugat Raja ke Pengadilan, Etnis Cina Diusir Keluar Jogja

“Bukti ini telah dipersiapkan untuk membantu mengokohkan kajian pelanggaran hukum oleh Bupati Sumenep Busyro Kariem,” tutur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) tersebut.

Salah satu efek kebijakan PBB gratis tegas Asep, masyarakat menjadi enggan membayar pajak. Buktinya, tunggangan pajak pada tahun 2016 lalu mencapai 4,8 milyar. Bahkan, hingga Maret tahun ini, penarikan PBB di Kabupaten Sumenep ini hanya mencapai 22,8 persen atau Rp.1,9 milyar dari total target yang harus dibayar sebesar Rp. 6,4 milyar.

Seperti diketahui, pembebasan pajak oleh Pemkab Sumenep dibayar melalui dana talangan yang diduga bersumber dari Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan sebagian lain diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Detailnya, modus pembebasan pajak ditalangi dari dana Bansos pada 2011, dan ADD pada 2012 sampai dengan 2015. Diperkirakan, kebijakan itu mengakibatkan kerugiaan negara sekitar 20 milyar lebih. Karena, meski masyarakat tidak ada yang bayar pajak bumi bangunan, namun bukti pembayaran PBB tetap keluar, dan masyarakat wajib pajak tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Target PBB di Kabupaten Sumenep pertahun sebesar Rp. 4,5 milyar, dengan rincian jumlah wajib pajak sebanyak 736 obyek dengan besaran tanggungan berkisar antara 6-10 ribu rupiah. Paska Pilkada Sumenep 2010 lalu, masyarakat enggan membayar PBB karena janji politik yang disampaikan Busyo Karim, bupati terpilih. PBB gratis ini sebenranya juga telah mendaptkan penolakan dari pihak legislasi karena tidak memiliki panduan hukum konstitusi yang tegas.

Padahal menurut Asep, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hot Line:  Ternyata, 4 Tersangka Kasus Penangkapan BBM Gresik Putih Sumenep "Dilepas"

“Dengan begitu, kebijakan PBB gratis, sejak pertama disampaikan hingga diberlakukan selama hampir 5 tahun, telah melanggar Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apalagi, tanggungan PBB masyarakat wajib pajak dilakukan melalui mekanisme talangan dana Bansos dan ADD. Padahal, secara praktis, Bansos dan ADD murni bantuan untuk kemakmuran masyarakat,” kata Asep.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Djoko Edhi Abdurrahman mengatakan, kepala daerah yang dengan sengaja menggratiskan pajak adalah tindakan korupsi.

“Kebijakan pajak gratis dengan dalih apapun adalah tindakan abuse of power sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang KPK dan Tipikor,” kata mantan anggota Komisi III DPR ini.

Bahkan, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qasasih menyebut negara hidup dari pajak dan migas, sehingga upaya menggratiskan pajak dengan tanpa alasan yang jelas, adalah kekeliruan besar dan pidana.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kepala daerah yang menggratiskan pajak tidak paham tentang tata kelola keuangan daerah.

“Pajak gratis Sumenep skandal keuangan daerah terburuk yang dilakukan secara masif dan terstruktur di Indonesia”, demikian tegas mantan anggota DPR tersebut.(kob/rls/tim)

PBB gratis Bupati Sumenep merupakan janji politik pasangan Abussidik (A. Busyro Karim-Soengkono Siddik saat kampanye politik Pilkada Sumenep (Dok. MaduraExpose/Policeline.co
PBB gratis Bupati Sumenep merupakan janji politik pasangan Abussidik (A. Busyro Karim-Soengkono Siddik saat kampanye politik Pilkada Sumenep (Dok. MaduraExpose/Policeline.co)

#kontenberita
#pbbgratis
#bupatisumenep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here