Dituding Tak Bernyali, Anggota DPRD mesuji Akhinya Angkat Bicara!

0
310

Jurnalis  : Rahardja
Setelah dinilai Pakar Hukum Unila terkesan takut dan seperti petugas Bupati. Akhirnya ada Anggota DPRD Mesuji yang angkat bicara. 

Ini menyangkut surat Ombudsman kepada Bupati Mesuji, Khamamik. Perihalnya, klarifikasi atau penjelasan yang pada pokoknya terkait pemeriksaan dugaan Maladministrasi dan perbuatan melawan hukum yang didasarkan Nota Dinas Bupati. 

Parsuki, anggota komisi A, menilai ketika ada pimpinan eksekutif (Bupati Mesuji) mendapat surat dari lembaga negara seperti Ombudsman, maka wajib menjawab surat permohonan klarifikasi/ penjelasan. (29/3). 

“Ketika eksekutif mendapatkan surat dari lembaga negara, maka Bupati Wajib melakukan klarifikasi, apalagi Bupati sebagai Penanggung Jawab anggaran (PA), dan Nota Dinas kebijakan beliau yang mengeluarkan”. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak akan berani melakukan pencairan, karena itu bupati wajib mengklarifikasi dan itu untuk kejelasan publik”, ucapnya kepada media. 

Parsuki menambahkan, “pengaduan rekanan ke Ombudsman adalah hal yang wajar, rekanan mau kemana lagi mengadu, dan mungkin saja titik jengkelnya sudah klimaks”, jelasnya. 

Politisi partai Golkar yang dikenal kritis ini juga membenarkan pemberitaan selama ini dan berharap teman-teman anggota DPRD bisa tergerak hatinya. 

“Berita yang ada selama ini memang benar, yang terjadi dilapangan, ya seperti yang ada di media, semoga dengan adanya pemberitaan itu teman-teman (Anggota DPRD) bisa tergerak hatinya”, sehingga kedepannya eksekutif dan legislatif bisa bersinergi, dan akhirnya pemerintahan akan lebih mudah mewujudkan masyarakat mesuji yang maju dan sejahtera”, pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Khamamik akhirnya dilaporkan ke Ombudsman menyangkut nota dinas yang selama ini diterapkan dan menjadi keluhan berbagai pihak. Bukan hanya rekanan Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merasa tersiksa, namun tak berani mengungkap.

Hot Line:  Guru Cabul Di SDN 1 Sukabanjar Menghilang

Ahmad Saleh David Faranto, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung, membenarkan menerima laporan terkait tidak terealisasinya pencairan pokok hutang yang tertunda ditahun 2016 hingga 2017. Laporan tersebut atas nama CV Multi Jaya Usaha (MJU) dan saat ini dalam proses meminta klarifikasi dan keterangan tambahan Bupati Mesuji. (19/3). 

Anehnya, DPRD Mesuji terkesan takut dan enggan berkomentar ketika menyangkut Bupati Mesuji. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Mesuji, Deddy Irawan menjawab “Jangan saya”, Ketua DPRD saja, saya hanya anggota”, ucapnya kepada media. Berbeda dengan Ketua Komisi A, Suyadi, yang memilih “Diam” meski telah membaca pesan via WhatsApp yang dikirimkan. 

Sementara, Wakil Ketua DPRD Mesuji, Iwan Setiawan menjawab “Maaf, saya fikir tidak perlu komentar, DPRD saja kalau mau pencairan harus ada nota dinas Bupati, coba telusuri ke Sekwan, Mesuji Memang Seru,” jawabnya. Terpisah, Fuad Amrullah, SE, Ketua DPRD Mesuji singkat menjawab “Jangan saya soal koment Itu”, ucapnya. 

Menyikapi hal ini, pakar hukum Unila, Yusdianto menilai DPRD Mesuji “Aneh” dan takut. Dia mempertanyakan itu Wakil Rakyat, Wakil Bupati, atau petugas Bupati ? Ada apa hingganya dalam hal Bupati mereka lepas masalah?, tanyanya.  

“Aneh ya, dewan bisa takut dengan Bupati, mereka Wakil Rakyat, Wakil Bupati atau Petugas Bupati di dewan ? Ketika dewan takut dengan Bupati, berarti mereka (DPRD) mendaulat diri sebagai petugas Bupati yang duduk di DPRD, dan bukan lagi wakil rakyat”, ucapnya sambil tersenyum. 

Yusdianto menambahkan, “salah satu fungsi DPRD adalah Pengawasan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal itu jelas diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, pungkasnya. 

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Daerah (Pemda) Mesuji, Hamdan, tidak bisa dikonfirmasi.

Hot Line:  Kriminalitas di Lampung Klimaks, TNI/POLRI Rapatkan Barisan

(gus/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here