Aktivis Persiapkan Liang Lahat Untuk Anggota DPRD Sumenep

0
155

POLICELINE.CO–Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun aksi unjuk rasa di DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (29/03/2018) pagi. Mereka mempertanyakan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) TA 2017 yang hingga kini tak kunjung selesai.

Dalam orasinya, mereka menuding anggota DPRD hanya menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas. Sehingga, penyelesaian 20 Raperda yang rampung hanya 16 dan disahkan sebagai Perda, 4 Raperda yang tersisa hingga kini masih fiktif.

“Mereka (anggota DPRD,red) gagal dalam menjalankan fungsi legislasinya. Kunjungan kerja hanya dijadikan kesempatan untuk jalan-jalan dengan berkedok tugas. Padahal, hanya untuk menghabiskan anggaran ratusan juta,” teriak salah seorang orator aksi, Mat Sudi.

Menurutnya, DPRD mendapat banyak fasilitas dan terkesan dimanja oleh negara. Sedang rakyat menjadi korban atas lambannya kinerja Dewan terhadap fungsi dan tugasnya di kursi parlemen.

“Dewan lemah dalam menjalankan fungsi kontrol, karena hingga kini Raperda terbengkalai. Mereka hanya tau menghabiskan uang rakyat, sedangkan diluar sana rakyat menderita,” tudingnya.

Tidak sampai disitu, peserta aksi juga membuat kuburan di depan Gedung DPRD dengan bertuliskan “Kinerja DPRD Wafat”. Hal tersebut sebagai bentuk protes ketidak becusan kinerja anggota DPRD terkait lambannya penyelasaian Raperda 2017.

Mereka orasi secara bergantian terkait kinerja para legislator. Setelah itu, mereka diterima untuk melakukan audensi di ruang komisi III bersama Wakil Ketua Faisal Muhlis dan Ketua BP2D Hosaini Adhim. Terjadi debat yang cukup panjang di ruang komisi pembangunan itu.

Menariknya, dalam audensi itu aktifis mahasiswa menuding adanya dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan anggota dewan. Diduga tidak mengikuti kunker, namun mendapatkan jatah “materi” anggaran. Ini dianggap sangat merugikan masyarakat.

Hot Line:  Mendadak DPRD Sumenep Batalkan Hearing LSM GMBI Soal Debt Collector

“Kami menduga ada dugaan kunker fiktif yang dilakukan oknum dewan. Saat ada kunker, oknum malah tidur di rumah. Namun, tetap saja mendapatkan haknya dari anggaran yang tertuang dalam APBD,” kata Korlap Aksi Sutrisno.

Menurutnya, apa yang dilakukan jelas merugikan masyarakat sekitar. Bahkah, kunker hanya jadikan kesempatan untuk ngelencer untuk berwisata. “Apalagi, tujuannya yang memang potensi wisata. Ini harus dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Sebab, menurut Sutrisno apa yang dilakukan tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat, dan terkesan hanya menghamburkan anggaran saja. “Kegiatan hanya menghabiskan anggaran saja. Tidak ada dampaknya bagi masyarakat, ” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dampak reses, sebab banyak raperda yanh dianggap lelet. “MKD DPRD Sumenep harus menindak tegas oknum dewan yang malas kunker tapi menerima haknya, ” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis membantah jika dinilai ada oknum dewan kunker fiktif. Sepengetahuan pihaknya tidak ada, semua mengikuti kunjungan. “Sampai detik ini tidak ada kunker fiktif itu,” katanya.

Faisal menuturkan, jika memang ada pihaknya berani untuk melakukan pengusutan. “Ngapain tidak enak untuk mengusut jika memang ada bukti, apalagi sudah ada nama, kita jadi dewan kan bukan karena anggota dewan yang lain,” ucapnya.

(jie/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here