Blunder Nota Dinas Bupati Mesuji Khamami, Hingga Laporan Maladministrasi Ditangan Ombudsman

0
194

Jurnalis :  Rahardja
POLICELINE.CO–Keberadaan Nota Dinas Bupati Mesuji dalam setiap pencairan dana kembali menuai polemik, persoalan yang beberapa bulan lalu sempat mencuat dalam pemberitaan diberbagai media masa, kembali menjadi buah bibir di berbagai eleman setelah salah seorang rekanan melaporkan kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung atas dugaan Maladministrasi terkait keterlambatan pembayaran paket proyek yang dikerjakanya.

Abdon Sagala selaku rekanan (kontraktor) yang melaporkan dugaan maladministrasi tersebut saat dikonfirmasi beberapa rekan media mengatakan bahwa tidak ada maslah dalam pekerjaanya, ini pun di buktikanya dengan memberitahu kepada pihak media beberapa berita acara baik dari pihak inspektorat serta pihak tim pho atau pphp,  yang kesemua berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil dari pekerjaanya dinilai bagus dan siap diterima.

“Semua menyatakan bagus dan tidak ada masalah, ada tanda tangan baik dari tim pho maupun pihak inspektorar, atas dasar tersebut makanya saya melaporkan ini kepada ombudsman, dan trimakasihnya bahwa kasus ini sekarang sedang di proses ombudsman ri perwakilan lampung, ” paparnya kepada  media ( Senin 26 maret 2016).

Diterangkan Abdon bahwa tindak lanjud pihak Ombusman Ri Perwakilan Lampung tersebut dibuktikan dengan surat yang bernomor 0005/KLA/0002.2018/BDL.01/11/2018, tertanggal 22 Februari 2018, dimana inti dari surat tersebut pihak ombudsman meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Bupati Mesuji, terkait pemeriksaan dugaan Maladministrasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Sementara itu, menanggapi surat ombudsman tersebut, Bupati Mesuji melalui rilis yang dikirim ke beberapa media menegaskan bahwa Nota Dinas adalah untuk menyelamatkan uang rakyat Mesuji, agar tidak disimpangkan pejabat-pejabat.

 Astaghfirulah (Aku mohon ampun kepada Allah). Saya ini menyelamatkan mereka (pejabat-pejabat),” ucapnya seperti dikutip beberapa media.

Orang nomor satu di Kabupaten Mesuji tersebut juga mengakui bahwa pemberlakuan nota dinas di kabupaten berjuluk Bumi Ragap Begawi Caram ini sejak September 2013 diterapkan dalam mekanisme pencairan dana. Berdasar kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur keuangan daerah.

Kedudukan saya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati yang terkenal senang blusukan teraebut.

Permasalahan nota dinas ini juga mendapat sorotan dari penggiat lembaga sosial masyarakat salah satunya dari ketua  Lembaga Investigasi Penyelamatan Aset Negra (LIPAN) kabupaten mesuji Iwan Dahri.

Dugaan maladministrasi tersebut sangat kuat jika melihat tupoksi masing masing, jika bupati mengatakan selaku kuasa pengguna anggaran yang berdasar pada pp 58 tahun 2005, mestinya ia juga harus mengakui tupoksi pphp atau tim PHO selaku yang berhak menyatakan proyek tersebut layak diterima atau tidak, ” terang pria yang beralamatkan di Way Serdang Mesuji kepada tim media Selasa(27/03/2013).

Disinggung mengenai tupoksi PPHP atau tim PHO  dalam proyek pekerjaan tersebut, iwan mengatakan bahwa kewenangan PPHP (pejabat penerima hasil pekerjaan) juga berdasarkan aturan yang ada.

Jelas kok aturanya disebutkan pada Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres nomor 70 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 10. Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, ” tandasnya

Lebih dalam ia memaparkan bahwa tugas tugas PPHP juga tertuang pada pasal 18 ayat 5.

” Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

2.menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan

3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, ” jelasnya

Lebih lanjut Iwan mengatakan bahwa tidak cukup disitu saja dasar tersebut juga diperkuat oleh pasal 95 tentang Serah Terima Pekerjaan.

Dijelaskan dalam pasal 95 ayat 2 bahwa PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. selanjutnya Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Sedangkan pada ayat 4 menyebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak, ” ucapnya.

Iwan juga menyimpulkan bahwa kewenangan menerima pekerjaan tersebut berada pada PPK dan PPHP yang menjadi tanggung jawabnya kepada PA/KPA (pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran)

Tanda tangan dalam dokumen kontrak adalah PPK dan Penyedia. Sehingga yang berhak menerima barang/jasa adalah PPK. Sedangkan PPHP yang merupakan unsur staf dari PA/KPA berhak menyatakan hasil dari pekerjaan tersebut apakah dapat diterima atau tidak, itupun setelah melalui proses pemeriksaan atau uji coba. dimana hasil dari pphp itulah yang menjadi Orientasi PA/KPA bahwa pekerjaan tersebut dapat dibayar atau tidak, ” tutupnya.

Khamami/net

(gus/fer)

Hot Line:  Bupati Mesuji Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 89 Miliar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here