Benang Kusut Pembuatan Sertifikat Prona, Aktivis ARUN Janji Kawal Kejaksaan Krui

0
170

Jurnalis: Sulitya
POLICELINE.CO–Mewakili masyarakat Cak Nur penggiat anti korupsi dari Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bersama element control sosial khususnya untuk wilayah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang selama ini fokus dalam pendukungan kemajuan pembangunan Pesibar menyatakan akan mengawal habis dan mendukung penuh Kantor Cabang kejaksaan Krui untuk mengusut tuntas benang kusut dalam penyelenggaraan pembuatan sertifikat Program Nasional (Prona).

Menurut investigasi langsung kehampir seluruh pekon di 11 kecamatan yang ada diketahui bahwa polemik yang muncul pada program sertifikat prona tidak lepas dari campur tangan pihak oknum BPN.

” Persoalan prona ternyata bukan hanya soal pungli dan besaran nilainya saja, keterlambatan terbitnya sertifikat yang memakan waktu lebih dari 1 tahun sebagaimana ketentuan yang adapun, merupakan tindak kesengajaan para oknum peratin kongkalikong dengan oknum BPN dalam melakukan pendataan,pengajuan berkas yang kami prediksi karena terlalu berambisi dalam urusan dana dari masyarakat pemohon sehingga mengabaiķan kuota sesuai SK yang diterbitkan bagi wilayah Pesibar! Tegas Cak Nur.(04/03).

Sebelumnya sudah diinformasikan prihal stateman dari peratin Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur, Hajari yang menyatakan akan lakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum ,LSM dan wartawan yang dinilai tidak adil dengan melaporkan pungutan pembuatan sertifikat prona dipekonnya. Dimana Hajari oknum peratin Negeri Ratu itu membandingan prilaku penyimpangan aturan yang dilakukannya , yang menurutnya tidak seberapa dibandingkan beberapa pekon tetangga yang menurut kacamatanya lebih extrim .

” Di Pekon Gedung cahaya Kuning itu tidak ada program Prona tapi dilakukan pungutan dengan nilai besar tidak dipanggil pihak kejaksaan seperti saya? Malah dia anteng saja ” protesnya.(03/03)

Menanggapi stateman Hajari, Cak Nur menjelasķan bahwa dia bersama team sudah melaporkan setiap temuan mereka yang diduga menabrak peraturan perundangan undangan tanpa terkecuali.

Hot Line:  Dua Kader Parpol Digaruk Satnarkoba Polres Lampung

” Tidak perlu mengajari mengenai etika dan keprofesionalan kerja, kami selaku pekerja sosial kontrol tidak akan tebang pilih, demikian juga kami harap pada para aparat penegak hukum ,karena masyarat selalu dijadikan korban keserakahan oknum oknum tidak bertanggung jawab sampai saat ini” ujarnya.

(tya/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here