Oknum Peratin Negeri Ratu Ancam Lakukan Perlawanan Terhadap Wartawan,LSM & Aparat Penegak Hukum

0
108

Jurnalis:Sulistya
POLICELINE.CO–Oknum Peratin Negeri Ratu ,Kecamatan Ngambur menegaskan akan melakukan perlawanan terhadap Wartawan ,LSM dan aparat penegak hukum (Cabjari Krui) terkait pemberitaan dan pelaporan pungli pembuatan sertifikat Prona ke Cabjari Krui.

Kalimat itu disampaikan melalui pesan singkat pada beberapa awak media dan LSM belum lama ini.

Oknum peratin Negeri Ratu, dikatakan Nurjaman merasa diperlakukan tidak adil untuk pungutan tidak seberapa yang diambil dari setiap masyarakat yang membuat sertifikat prona.

” Dia merasa hanya memungut 300 ribu saja per-bukunya dari masyarakat jadi menurutnya tidak layak dipersoalkan, harusnya pekon – pekon lainnya saja yang memungut dengan nilai yang lebih tinggi yang dilaporkan” ujar Nurjaman (01/02).

Berapapun nilainya, kata Nurjaman ketika itu sudah melebihi batas nilai yang ditetapkan dalam aturan itu jelas tidak dibenarkan, Sebagaimana kutipan penjelasan kepala BPN Lambar Joni Imron pada masa awal penjabatannya dikantor BPN setempat 2017 lalu.

” dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKBV/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Jelas tertuang dalam SKB tersebut yang masuk dalam kategori IV meliputi Provinsi RIAU, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pembiayaan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), artinya tidak dibenarkan untuk melebihi ketentuan” papar pria yang akrab disapa cak Nur itu.

Prihal pernyataan Oknum peratin Negeri Ratu yang menyoalkan pelaporan langsung ke pihak kejari bukan kepihak kepolisian terlebih dahulu Edi salah satu awak media yang juga menerima sms dari oknum peratin Negeri Ratu menegaskan kejaksaan juga merupakan pihak aparatur penegak hukum, dan dalam PP Nomor 71/2001dinyatakan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.

Hot Line:  Geger Temuan Bayi Mengapung di Sungai Cipasauran

” Silahkan saja mau menyikapi dengan cara yang bagaimana, semua sudah sesuai dengan prosedure. Besar atau kecil nilainya tetap sama judulnya,korupsi! dan itu kejahatan serta merugikan masyarakat.

kutipan informasi yang disampaikan Kasi Penerangan hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko beberapa waktu sebelumnya mengatakan
pihak Kejaksaan di Lampung siap menerima semua laporan dugaan tindak pidana korupsi. Dan Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum siap menerima laporan masyarakat,Laporan dapat ditujukan ke Kejati Lampung ataupun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) yang berada di kabupaten/kota dengan ditujukan bagian pidana khusus Kejati ataupun Kejari.

Atas laporan tersebut, Kejaksaan akan menindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Dan jika ditemukan tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penyelidikan.
Namun diharapkan laporan bukan bersifat surat kaleng yang hanya berisi informasi yang tidak benar.

(Tya/Fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here