Mengusut Skandal Pajak Gratis Bupati Sumenep

0
174

 Kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis yang diterapkan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sejak tahun 2010-2015, menimbulkan tanda tanya publik. Pasalnya, sesuai Undang Undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Hal ini berarti bahwa pajak tidak bisa dibatalkan oleh lembaga manapun dan siapapun, termasuk Bupati. Dalam UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 dan 2, secara jelas mengatur tentang kewajiban pajak yang dibebankan kepada setiap warga masyarakat Indonesia.

Ketua Front Pemuda Madura (FPM) Asip Irama mengatakan, kebijakan pajak gratis yang diterapkan Sang Bupati jelas merupakan pelanggaran serius. Tak hanya itu, kebijakan Busyro juga dinilai menggiring masyarakat untuk melanggar UU.

“Busyro Karim dalam hal ini telah mengajari warga masyarakatnya membangkang dan mendorong pada pelanggaran undang-undang,” kata Asip dalam keterangan tertulis yang diterima proklamasi.co.id, Senin 21 Agustus 2017.

Namun yang aneh, meski pajak digratiskan, tanda bukti pembayaran lunas tetap keluar. Pertanyaannya, dari mana dana PBB warga masyarakat Sumenep dibayar?

Menurut Asip, kuat dugaan pembayaran pajak yang dilakukan secara intransparansi ini menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibebankan kepada setiap kepala desa.

Artinya, Kepala Desa lah yang selama ini menanggung beban setoran PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sumenep.

“Sebetulnya banyak kepala desa mengeluh, namun enggan melaporkan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi ini. Warga tidak pernah bayar, tapi ada bukti lunas,” katanya.

Bila dugaan ini benar, maka kebijakan pajak gratis disinyalir hanyalah cara Busyro untuk mempertahankan kekuasaannya.

Hot Line:  Aktivis "Gempar" Unjuk Rasa ke Kantor Bupati Sumenep

Akibatnya, dana Bansos maupun ADD yang seharusnya disalurkan untuk kesejahteraan warga, lanjut Asip malah dialihkan untuk membayar tanggungan pajak masyarakat yang nilai pajaknya maksimal Rp15 ribu.

“Jika dihitung nilai pajak yang ditanggung pemerintah setiap tahun berkisar Rp 4 miliar,” jelas Asip.

Menurut Asip, apa yang dilakukan Busyro merupakan potret buram kebijakan penguasa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sekalipun melanggar undang-undang.

“Kebijakan dan kesewenang-wenangan ini harus dilawan agar tidak menjadi contoh buruk bagi daerah lain,” tegas Asip.

Atas dasar inilah, FKM bertekad untuk melaporkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Asip kasus ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden buruk ke depan.

Namun demikian, Asip belum memastikan kapan berkas laporan kasus tersebut dilayangkan ke KPK. “Dalam waktu dekat,” katanya.

Pemuda kelahiran Sumenep, Jawa Timur ini berharap, Busyro Karim segera diperiksa dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, menurutnya, Busyro telah dengan sengaja menyalahgunakan wawenang sebagai pejabat negara.

Terkait pelaporan tersebut, Asip mengaku sudah mengantongi sejumlah alat bukti penyimpangan PBB gratis Sumenep sejak tahun 2010-2015.

“Bukti ini untuk selanjutnya akan dilampirkan dalam laporan FPM ke KPK guna dilakukan telaah dan kajian tentang pelanggaran hukum yang dilakukan Busyro Karim,” katanya.

Sekedar informasi, program PBB gratis merupakan salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2010-2015 dalam kampanye politiknya waktu itu.

Namun, ketika proposal program ini diajukan ke DPRD, program tersebut memang sempat ditolak. Alasannya, dasar hukum yang digunakan untuk menggratiskan PBB tidak kuat sehingga rentan bermasalah secara hukum. Apalagi, Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah Sumenep.

Hot Line:  HotNews 2017: Bupati Sumenep Dipusaran Kasus PT WUS

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Sumenep, Achmat Husein, pada Juni 2011 lalu.

“Pajak gratis saya nilai adalah program melawan hukum,” kata Achmat Husein, dikutip dari Tempo.co.

Kini, kebijakan tersebut kembali dipertanyakan karena diduga sarat dengan pelanggaran hukum. Bahkan kasus tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polda Jatim, meski hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti.

Asip berharap kasus tersebut bisa tuntas di tangan KPK.

(wp/prok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here