Kasus PBB Gratis Bupati Kembali Menguap,Ini Respon Kasatreskrim Polres Sumenep

0
397
Kasatreskrim Polres Sumenep,AKP Tego S. Marwoto, SH (Ferry Arbania/Policeline.co)

Kasus PBB Gratis Bupati Kembali Menguap,Ini Respon Kasatreskrim Polres Sumenep

POLICELINE.CO—Masih ingat kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur?

Kasus ini mendadak seperti senyap dan belum ada kejelasan proses hukumnya, apakah masih berlanjut atau sudah dihentikan. Padahal, kasus tersebut sudah kerap dilaporkan kepihak berwajib, mulai Bareskrim Mabes Polri hingga Polda Jawa Timur.

Bahkan, beberapa waktu lalu,tepatnya pada Rabu, 4 Mei 2016 lalu, AKP Moh. Nur Amin, melalui awak media mengaku akan menjemput berkas kasus kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis ke penyidik Polda Jatim.

“Hingga saat ini, belum ada pelimpahan kasus itu kesini (Polres Sumenep, red). Nanti saya akan coba tanyakan ke Polda Jatim kebenarannya,”beber AKP Moh.Amin saat masih menjabat Kasatreskrim Polres Sumenep.

Pernyataan Amin untuk mencuat, pasca beredarnya kabar, jika kasus dugaan PBB gratis itu telah dilimpahkan kepihak Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Terbaru, Kasatreskrim pengganti AKP Moh Nur Amin, yakni AKP Tego S. Marwoto, SH saat dikonfirmasi diruang kerjanya kemarin, justru terlihat kaget dan mengaku tidak mendapatkan pelimpahan perkara kasus PBB gratis Bupati Sumenep tersebut.

Bahkan Kasatrskrim dengan terbuka kepada Policeline.co, mengaku belum mendengar atau belum tahu sama sekali, jika di Sumenep ada dugaan kasus PBB gratis yang mengarah kepada Bupati Sumenep.

“Mohon maaf Mas, sejak saya jadi Kasatreskrim di Polres Sumenep ini, saya belum tau ada kasus itu (PBB gratis,Red). Nanti kita tindak lanjuti informasi itu, ” ungkap Kasatreskrim Polres Sumenep,AKP Tego S. Marwoto, SH kepada Policeline.co diruang kerjanya.

Disinggung apa yang akan dilakukan,jika kasus dugaan PBB grats Bupati Sumenep itu benar dilimpahkan kepihak Polres Sumenep, pihaknya memastikan untuk melakukan penyelidikan sesuai koridor hukum.

Hot Line:  Begini Kronologi Penangkapan Komisioner KPU dan Panwaslu

“Kalau memang benar ada laporan begitu, kami akan melakukan langkah-langkah penyelidikan,” imbuhnya.

Sempat beredar kabar, jika kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Sumenep beberapa bulan lalu. Namun, pihak penyidik Polres Sumenep belum mendapatkan berkas pelimpahan dugaan kasus korupsi itu.

Sebelumnya, dalam laporan masyarakat soal pembayaran pajak bumi yang digratiskan oleh bupati Bupati Busyro Karim dan Sungkono Sidik, diduga menggunakan dana bantuan keuangan desa (ADD) dan bansos.

Dana itu, seharusnya diterima langsung oleh warga, namun dugaan yang mencuat, dana itu dialihkan untuk membayar tanggungan pajak masyarakat yang nilai pajaknya maksimal Rp15 ribu. Jika dihitung nilai pajak yang ditanggung pemerintah setiap tahun berkisar Rp 4 miliar

(pmc/pol/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here