Pengamat Hukum: Pemalsu Data K2 Pesibar Memenuhi Unsur Pidana

0
319

Jurnalis: Sulistya
POLICELINE.CO–Palsukan data K2 2013 YF pantas dipenjara dan di pecat. Pengamat Hukum Ansyori Wayka SH berpendapat bahwa unsur pidana pemalsuan data honorer kategori 2 di Kabupaten Pesisir barat (Pesibar) Lampung sudah terpenuhi.

“Kejahatan pemalsuan atau manipulasi data tersebut sudah mereka lakukan, buktinya mereka tercatat dalam Daftar Tenaga Honorer Kategori 2 hasil validasi aplikasi data dari Badan Kepegawaian Negara,” ucapnya di Bandar Lampung belum lama ini.

“Perbuatan yang mereka lakukan sepenuhnya telah memenuhi unsur pidana, yakni melanggar ayat 1 dan ayat 2 pasal 263 KUH Pidana tentang Pemalsuan Dokumen, dengan ancaman kurungan maksimal enam tahun penjara” kata dia.

Ansyori Wayka menjelaskan meski ketika verifikasi ulang dilakukan oleh masing-masing unit satuan kerja YF terbukti tidak pernah honor di sekolah dasar Cahaya Negeri Lemong.

“Bahkan mengundurkan diripun sekarang, unsur pidananya tidak akan hapus, karena kejahatan pemalsuan telah mereka lakukan,” jelasnya.

Dia mengakui untuk memenjarakan seseorang yang dinyatakan telah melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Harus diawali dengan penyelidikan dan penyidikan, karena pemalsuan itu merupakan kejahatan pidana murni maka pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi,” ujarnya.

Dia menjelaskan rumusan unsur-unsur pidana pada pasal 263 KUH Pidana tersebut sebagai berikut.

“Pada ayat 1, unsur objektifnya, perbuatan memalsukan, objeknya dokumen data honorer yang dapat menimbulkan suatu hak karena diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibatnya dari pemalsuan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, pada ayat 2, unsur subjektifnya, seseorang dengan sengaja telah menggunakan dokumen palsu data honorer, YF sehingga pengguna bisa memenuhi kriteria menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2013. Bahkan sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SDN Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Hot Line:  Nota Dinas Bupati Mesuji Berbuntut Panjang

“Unsur objektif dari sisi perbuatan adalah menggunakan atau memakai, objeknya dokumen yang dipalsukan, dampak dari pemakaian dokumen palsu ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Dia menuturkan sedangkan delik dari pemalsuan dokumen data honorer itu adalah absolut (mutlak), yakni tindak kejahatan yang wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak tertentu.

Nurjaman dari Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)juga angkat bicara dalam persoalan tersebut. Dia mengatakan akan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan data yang dimaksud

” Ada pihak yang dirugikan pada kasus dugaan pemalsuan data ini sehingga tuntutan atas kejahatan itu menjadi mutlak. Jadi tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menindaklanjutinya. Hal ini secara resmi kami dari ARUN akan menggiring permasalahan itu keranah hukum” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bagi pejabat berwenang seperti Ketua UPTD ( NR)dan Kepala Sekolah Cahaya Negeri ( MW)saat itu yang terlibat pemalsuan dapat dijerat dengan pasal 55 KUH Pidana tentang Penyertaan.

“Mulai dari pejabat yang ikut menandatangani dokumen data honorer palsu, pejabat yang tergabung dalam tim verifikasi data hingga pejabat yang mengantarkan data palsu itu dapat dijerat dengan pasal 55 KUH Pidana, karena telah ikut serta melakukan kejahatan pemalsuan,” jelasnya.

YF guru berstatus PNS di SD di sekolah Cahaya Negeri disinyalir telah memalsukan data k2 tahun 2013. Diduga proses pemalsuan data tersebut dimuluskan oleh NR ketua UPTD Pendidikan Lemong yang faktanya suami YF dan MW kepsek SD Cahaya Negeri kakak YF.

(tya/fer)

REKOMENDASI :

Anggota Dewan Daerah Hingga Pusat Diminta Tidak Bungkam Soal Kisruh Sugar Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here