Mengungkap Perlawanan Rakyat Terhadap “Kooptasi” Tanah PT SGC

0
131

Jurnalis: Sulistya
POLICELINE.CO–-Kooptasi Akademisi Universitas Lampung (Unila)Dedi Hermawan,Yusdianto Alam dan Darmawan Purba gelar seminar sekaligus lounching buku bertema Ķonflik Lahan Perkebunan; mengungkap perlawanan rakyat melawan kooptasi tanah atas HGU PT.SGC.

Dalam kegiatan itu Yusdianto menyampaikan bahwa masyarakat di kawasan HGU PT SGC di Tulangbawang dan Lampung Tengah, menganggap pembebasan lahan dilaksanakan dengan pendekatan rezim kekuasaan. Selain itu ada pengawalan oleh aparat keamanan dan melanggar rencana tata ruang wilayah serta melenyapkan wilayah konservasi dengan merampas hak ulayat masyarakat. Hal itu tentu menambah ketidakadilan dan merugikan rakyat setempat.

” Masyarakat telah memperjuangkan haknya melalui pintu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan peradilan. Namun apa yang terjadi semuanya belum membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat,” sebutnya.

Menurut dosen Jurusan Administrasi Negara ini, hubungan bangsa Indonesia itu bukan hanya pada generasi sekarang. Tetapi generasi seterusnya. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga. Jangan sampai dirusak atau ditelantarkan.

Untuk itu pula, papar Dedi, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan perlu diatur demi terjaminnya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya. Serta, dalam rangka terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat.

Secara umum, jelas Dedi, konflik agraria dimulai dari keluarnya surat keputusan pejabat publik. Termasuk Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN), serta gubernur dan bupati yang memberi izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah/swasta tertentu guna menguasai suatu bidang lahan, yang di atasnya terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal atas sumber daya alam yang sebagian besar ada di wilayah pedesaan.

Hot Line:  Forum Peduli Ustadz Abdul Somad Laporkan 9 Warga ke Polda Bali

“Belum ada keberanian pejabat publik bekerja sama dengan perusahaan dan aparat keamanan mengeksekusi tanah rakyat, sumber daya alam, dan wilayah yang dikelolanya. Selama ini, kebijakan yang dibuat pemerintah terasa inkonsisten, cenderung menguntungkan pengusaha, ambivalen antara satu kebijakan dengan yang lain, peraturannya tumpang tindih,” sambung Dedi.

Disisi lain, Yusdianto Alam menilai, penanganan masalah tanah oleh pemerintah kurang serius. Ini bisa berakibat fatal, bahkan bisa menjurus ke arah yang bisa mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

“Adanya ketimpangan penguasaan tanah yang tidak seimbang, khususnya pada tanah perkebunan, sementara rakyat dihadapkan pada keterdesakan atas kebutuhan hidup. Akhirnya, memicu pendudukan tanah perkebunan yang HGU-nya belum berakhir oleh masyarakat tanpa seizin pemegang hak atas tanah,” jelasnya.
Yusdianto menyatakan, warga di kawasan HGU PT. SGC di Tulangbawang dan Lampung Tengah menganggap pembebasan lahan dilaksanakan dengan pendekatan kekuasaan. “Hal itu tentu menambah ketidakadilan dan merugikan rakyat setempat. Dari penelusuran penulis, masyarakat telah memperjuangkan haknya melalui pintu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPRD), dan peradilan. Namun apa yang terjadi, semuanya belum membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat,” kata dosen Fakultas Hukum ini.
Sementara itu, Darmawan Purba, memaparkan perjuangan masyarakat dikuasakan kepada Muhammad Adam gelar Suttan Pemimpin Suttan selaku kuasa untuk dan atas nama Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Adam, beber Darmawan menyampaikan masyarakat adat memiliki sebidang tanah adat/hak ulayat yang belum terdaftar seluas lebih kurang 822 hektare. Dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, yang terletak di tepi Sungai Terusan, Kecamatan Bandar Mataram.

“Hasil Pansus (Panitia Khusus) SGC DPRD Tuba, diketahui adanya dugaan pelanggaran tata ruang di Tuba. Dugaan pelanggaran terhadap lahan konservasi, lahan basah Rawa Bakung, yang masuk dalam wilayah HGU yang ditelantarkan, dan terindikasi tumpang tindih penguasaan lahan.

Hot Line:  Subhanallah, Juru Parkir Ini Ingin Donorkan Mata untuk Novel Baswedan

Secara umum, konflik agraria dimulai dari keluarnya surat keputusan pejabat publik. Antara lain Menteri Kehutanan (sekarang Kemen LHK), Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (sekarang Kemen ATR/BPN), gubernur, dan bupati. Terkesan, selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah inkonsisten, cenderung menguntungkan pengusaha, ambivalen antara satu kebijakan dengan yang lain dengan peraturan yang tumpang-tindih.

Namun sayang dalam bedah buku itu tidak ada perwakilan dari PT SGC untuk menjawab tudingan tersebut. “Kami sudah mengundang pihak PT SGC. Tapi mereka tidak hadir,” pungkas Yusdianto.

(tya/fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here