GMNI mendorong Presiden meninjau ulang UU MD3

0
174

POLICELINE.CO– Dengan disahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), yang dimana DPR dapat memanggil paksa, kewenangan lebih MKD dan pasal hak Imunitas membuat DPR menjadi lembaga yang anti kritik.

Ketua DPC GmnI Pematangsiantar Faith Manalu mengatakan, saat anggota DPR melakukan tindak pidana, maka mereka itu sudah membawakan personal nya bukan kelembagaan. Anggota DPR sama dengan warga negara lain dihadapan hukum. Jangan berlindung dibalik kelembagaannya. Jadi hak imunitas bagi anggota DPR hanya akal-akalan mereka saja. Tidak ada yang sangat urgent untuk diterbitkan nya pasal ini..

Di pasal lain UU MD3 juga mengatur hak kontroversial MKD terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR, Sekretaris DPC GmnI Pematangsiantar Samuel Tampubolon juga ikut angkat bicara. Samuel menilai pasal ini hanya membuat kami sebagai mitra kritis pemerintah semakin terbungkam. Artinya karena pasal ini kami tidak bisa lagi mengkritik DPR, yang dimana DPR memang sangat layak sekali di kritisi karena kinerja nya sangat buruk. DPR yang seyogyanya perwakilan rakyat tidak lagi bisa dikritik oleh rakyat nya sendiri. “Jika ingin dihormati bekerja lah dengan baik ” ujar bung Samuel.

Kemudian dengan pasal pemanggilan paksa, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Winro Gultom juga angkat bicara. Kita juga sangat menyayangkan pasal pemanggilan paksa ini, sebab kepolisianlah yang merupakan aparat penegak hukum yang berada dibawah komando Eksekutif dan hal ini juga sudah melanggar pembagian kekuasaan dalam Trias Politica.

Oleh karena itu, “DPC GmnI Pematangsiantar berharap agar Presiden Republik Indonesia bapak Ir. Joko Widodo tidak menandatangani UU MD3 dengan mengeluarkan perppu agar UU MD3 dikoreksi kembali “ujar Bung Faith Manalu mengakhiri.

Hot Line:  Ketua DPRD Pesibar Ikut Soroti Sertifikat Bodong Oknum BPN

(Dkt|SS|Full).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here