POLICELINE.CO, SUMENEP–Tak ada angin tak ada ombak, secara mendadak Komisi I DPRD Sumenep yang membidangi hukum dan pemerintahan ini membatalkan jadwal hearing (rapat demgar pendapat) yang sudah disepakati sebelumnya, melalui surat resmi yang disampaikan LSM GMBI.

Pembatalan ini membuat Ketua LSM GMBI Sumenep meradang dan menuding anggota dewan tidak serius membela kepentingan rakyat kecil, terutama para debitor yang menjadi korban perampasan yang sangat merugikan konsumen.

“Kami menyesalkan keputusan Komisi I DPRD Sumenep yang tiba-tiba membatalkan jadwal hearing yang sudah disepakati hari ini, ” bebernya.

Tak hanya itu, sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumenep terkesan tidak serius dan bahkan berani membangkang instruksi Ketua Komisinya, yakni A Hamid Ali Munir yang saat ini masih dalam kondisi sakit.

“Mas saya minta maaf krna sy bsok hrus oprasi …jdi yg akan mimpin wakil ktua komisi trims,” papar Ketua LSM GMBI Sumenep Abd Kholid Puriyanto memperlihatkan pesan WA ketua Komisi I seperti dilansir Policeline.co, Jum’at 5 Januari 2018.

Bahkan dalan pesan WA Ketua Komisi I kemarin, Hamid Ali Munir telah menelpon Abrori Mannan, Wakil Ketua Komisi dan salah satu staf agar hari ini memimpin hearing.

“Malah kiai Hamid Ali Munir sudah memerintahkan hearing digelar jam satu siang,” imbuhnya.

Saat perampasan motor kredit di Sumenep, pemilik kendaraan merasa malu terhadap tetangga mereka karena khawatir disangka pelaku kejahatan

Hingga berita ini diunggah, belum ada konformasi apapun dari pihak Komisi I terkait pemberitaan ini. Namun salah satu staf komisi memberikan penjelasan, kalau pembatalan hearing ini karena dari pihak-terkait belum siap.

“Hearing tidak jadi digelar hari ini karena komisi O masih akan komunikasikan dengan semua pihak terkait, ” ujar salah satu staf khusus di DPRD Sumenep yang mmeinta identitasnya dirahasiakan.

Untuk diketahui, dugaan perampasan speda motor yang diduga dilakukan oleh debt pihak collector FIF didampingi sejumlah anggota Polres Sumenep, rupanya masih berbuntut panjang.

Pasalnya, LSM GMBI telah mengajukan hearing ke DPRD sumenep yang dijadwalkan besok pagi, Jum’at 5 Januari 2018.

“Banyak hal yang akan kami sampaikan besok di DPRD, diantaranya terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku dirugikan karena kendaraan kredit mereka ditarik secara tidak prosedural,” ungkap Ketua LSM GMBI Sumenep Abd Kholid Puriyanto seperti dilansir Policeline.co sore jni, Kamis 4 Januari 2018.

Kholid menambahkan keterangannya, bahwa selama ini pendapatan uang dari hasil kegiatan usaha leasing di Kabupaten Sumenep.

“Termasuk juga proses pengajuan kredit, acc kredit, pembuatan akta fiducianya dibuat. Terus kalau konsumen macet, teguran macet, penarikan, lelang dan proses pengamanan oleh polisi saat penarikan perlu dijelaskan,” paparnya menambahkan.

Sekadar mengingatkan, pada hari jum’at ( 29/12/17), lalu dua korban penyitaan dan perampasan sepada motor oleh perusahaan leasing FIF mendatangi Mapolres Sumenep, dan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Namun korban mengaku laporannya ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana.

Sejumlah debt collector dikawal anggota polisi saat melakukan penyitaan speda motor kredit.(Istimewa)

(Ferry Arb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here